Menurutnya, para sasaran kebijakan yang lokasinya lumayan jauh dari titik driver akan men-cancel orderan dalam situasi tertentu. Keburu waktu misalnya. Mengingat, persebaran driver yang tidak merata tiap wilayah Makassar. Namun, ia dikongkongi aturan hari Ojol, ketimbang membayar parkir kendaraan dengan tarif yang fantastis.
“Baiknya ada pembicaraan dulu dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, pihak pembuat aturan, juga pihak aplikator, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang mungkin ada. Misal, kalau akun ojek online yang banyak penolakan, akun juga akan rusak dan bisa jadi dinonaktifkan pihak aplikator, Kita juga minta kepada pihak aplikator untuk mengedukasi masyarakat agar sebelum meminta untuk pembatalan orderan agar berkomunikasi dulu dengan driver untuk mencari solusi,” keluh Ombur.
Labih jauh, ia juga berharap agar pemerintah Kota Makassar menyediakan fasilitas berupa titik shelter para driver ojol. Selain sebagai tempat istirahat juga memudahkan para driver dalam menemukan titik penumpang. Jika dibanding, para driver harus bertengger di pinggir-pinggir jalan atau tempat tertentu. Dengan demikian, fasilitas shelter dapat menjadi pandangan khusus Pemkot Makassar. (mg2/fajar)
