Makassar Sudah Butuh RDTR

Rabu, 10 Maret 2021 10:33

“Pembangunan itu kewenangannya pemprov. Memang seperti Barombong, kami menetapkan kawasan itu menjadi area olahraga. Soal pekerjaannya bukan lagi kewenangan kami,” bebernya.

Selain itu, ia juga menjelaskan jika sampai saat ini belum ada aturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Karena itu, Perda RTRW hanya mengatur secara umum. Khususnya yang memetakan setiap kawasan per kecamatan.

Diakuinya, pembangunan secara lebih detail diatur melalui keputusan kepala daerah untuk penetapan RDTR. “Misalnya saja untuk kawasan olahraga. Nantinya RDTR akan mengatur penempatan fasilitas olahraga di kawasan itu,” katanya.

Karena itu, untuk menyelamatkan wajah Kota Makassar, pihaknya akan mendorong rencana penyusunan RDTR. Pada 2015 lalu, RDTR pernah dibahas bersama DPRD Makassar. Akan tetapi, terhenti.

“Kami akan upayakan agar pembahasan keputusan kepala daerah soal RDTR segera dilakukan. Karena jika ingin RTRW maksimal, maka harus ada aturan turunan dari kebijakan tersebut,” imbuhnya.

Apakah ada pelanggaran? Menurutnya, tren pembangunan saat ini sebenarnya belum bisa dikatakan melanggar aturan. Misalnya pembangunan pemukiman di sejumlah kecamatan. Seperti di Panakkukang, Tamalanrea, dan Biringkanaya.

Tiga kecamatan itu memang membolehkan adanya pemukiman warga. Pihaknya pun sudah menetapkan izin membangun dan izin usaha lewat PTSP sesuai aturan Perda RTRW.

“Lalu, kawasan industri dan pergudangan hanya diarahkan di dua lokasi. Yakni, Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea,” kuncinya.

Sementara itu, Pakar Tata Ruang dan Arsitek Unhas, Edward Syarif mengatakan, kebijakan pemerintah untuk mengatur pembangunan di Kota Makassar sebetulnya sudah sangat bagus. Akan tetapi dibutuhkan smart people.

Tak hanya masyarakat yang smart, melainkan jajaran pemerintah hingga aparat-aparat negara. Semestinya, pemerintah tegas memberikan tindakan atas seluruh pembangunan yang dilakukan.

Komentar

VIDEO TERKINI