Makassar Sudah Butuh RDTR

Rabu, 10 Maret 2021 10:33

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar untuk 2015-2034 memang sudah menjadi lembaran negara. Akan tetapi, tidak didukung dengan rencana detail. Pembangunan pun berjalan tanpa arah yang jelas.

Ada banyak proyek mangkrak di Kota Makassar. Kondisi ini memicu rusaknya rencana pemetaan wilayah dan pembangunan di kota itu. Di mana, kawasan yang sudah dipetakan khusus untuk area tertentu pun tidak berjalan maksimal.

Salah satu perencanaan yang terkesan mengabaikan rencana pembangunan di Kota Makassar adalah keberadaan Stadion Barombong dan Kawasan Olahraga (KOR) Sudiang.

Dua venue yang belum rampung pembangunannya ini berada di area kawasan peruntukan pelayanan olahraga sebagaimana diatur dalam Perda RTWR Nomor 4 Tahun 2015 untuk 2015-2034.

Dalam Perda tersebut, setidaknya ada tiga kecamatan yang menjadi pusat kegiatan olahraga. Sebagian di Kecamatan Biringkanaya, Mariso, dan Tamalate. Akan tetapi, hampir semua pembangunan di kawasan ini tidak tuntas.

Selain itu, proyek mangkrak lainnya adalah rencana pembangunan Plaza di Maccini Sombala. Proyek ini rerata merupakan perencanaan Pemprov Sulsel. Kondisi ini juga dialami Pemkot Makassar.

Plt Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Husni Mubarak mengatakan, pihaknya segera membahas tentang kebijakan RDTR tersebut. Perda RTRW tetap menjadi legalitas dan rujukan pembangunan.

Ditambahkan, Plt Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Tata Ruang Kota Makassar, Suryadi, sejumlah proyek yang belum tuntas memang memicu perencanaan RTRW tak sesuai. Misalnya di kawasan Barombong sebagai area pusat olahraga.

Hanya saja, terhentinya proyek itu, diakuinya, membuat kawasan itu tak lagi sesuai perencanaan. Pihaknya pun tak bisa mengambil keputusan. Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan pusat olahraga merupakan kewenangan pemprov.

“Pembangunan itu kewenangannya pemprov. Memang seperti Barombong, kami menetapkan kawasan itu menjadi area olahraga. Soal pekerjaannya bukan lagi kewenangan kami,” bebernya.

Selain itu, ia juga menjelaskan jika sampai saat ini belum ada aturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Karena itu, Perda RTRW hanya mengatur secara umum. Khususnya yang memetakan setiap kawasan per kecamatan.

Diakuinya, pembangunan secara lebih detail diatur melalui keputusan kepala daerah untuk penetapan RDTR. “Misalnya saja untuk kawasan olahraga. Nantinya RDTR akan mengatur penempatan fasilitas olahraga di kawasan itu,” katanya.

Karena itu, untuk menyelamatkan wajah Kota Makassar, pihaknya akan mendorong rencana penyusunan RDTR. Pada 2015 lalu, RDTR pernah dibahas bersama DPRD Makassar. Akan tetapi, terhenti.

“Kami akan upayakan agar pembahasan keputusan kepala daerah soal RDTR segera dilakukan. Karena jika ingin RTRW maksimal, maka harus ada aturan turunan dari kebijakan tersebut,” imbuhnya.

Apakah ada pelanggaran? Menurutnya, tren pembangunan saat ini sebenarnya belum bisa dikatakan melanggar aturan. Misalnya pembangunan pemukiman di sejumlah kecamatan. Seperti di Panakkukang, Tamalanrea, dan Biringkanaya.

Tiga kecamatan itu memang membolehkan adanya pemukiman warga. Pihaknya pun sudah menetapkan izin membangun dan izin usaha lewat PTSP sesuai aturan Perda RTRW.

“Lalu, kawasan industri dan pergudangan hanya diarahkan di dua lokasi. Yakni, Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea,” kuncinya.

Sementara itu, Pakar Tata Ruang dan Arsitek Unhas, Edward Syarif mengatakan, kebijakan pemerintah untuk mengatur pembangunan di Kota Makassar sebetulnya sudah sangat bagus. Akan tetapi dibutuhkan smart people.

Tak hanya masyarakat yang smart, melainkan jajaran pemerintah hingga aparat-aparat negara. Semestinya, pemerintah tegas memberikan tindakan atas seluruh pembangunan yang dilakukan.

Jika ada pembangunan yang menyalahi aturan harusnya pemerintah turun tangan. “Selama ini pembangunan dan penataan ruang tak terkendali karena adanya pembiaran. Aturan yang ditetapkan tak berjalan,” bebernya.

Ia pun kerap menyampaikan hal ini ke pemerintah. Akantetapi, hasilnya sama saja. Selain itu, ia juga melihat, pemprov dan pemkot kerap tak sejalan. Dalam sebuah proyek pembangunan, kedunya kerap berdebat.

“Pemprov bilang ada IMB, pemkot bilang tidak ada. Semestinya semua bergerak sejalan, agar aturan tentang RTRW bisa lebih maksimal,” jelasnya.

Ia membenarkan Makassar memang belum memiliki RDTR. “Kalau tidak salah dahulu pernah ada pembahasan, tetapi tidak tuntas. Sampai sekarang memang belum ada patokan untuk RDTR,” tambahnya.

Pakar Tata Ruang Unhas Lainnya, Triyatni Martosenjoyo kaget dengan tak adanya aturan RDTR di Kota Makassar. Menurutnya, aturan ini merupakan pegangan penting untuk mengatur arah pembangunan.

“Wajar saja jika kondisinya seperti ini. Saya kaget ternyata Makassar belum punya RDTR. Intinya memang tidak ada jiat baik dari pemerintah untuk menata kota ini,” kuncinya. (*/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI