Diduga Ada Skandal Parkir di Agung, Dua Tahun Penerimaan Turun Rp7 Juta

Kamis, 18 Maret 2021 11:36

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Penerimaan pendapatan parkir dari Toko Agung kian meruncing. Mengarah pada dugaan adanya permainan penerimaan dari pendapatan parkir.

Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya, Irham Syah Gaffar mengatakan, penerimaan retribusi parkir dari Toko Agung mencapai Rp12 juta per bulan. Atau setoran per hari Rp400 ribu.

Akan tetapi, kata dia, sudah dua tahun juru parkir di toko itu tidak menyetor. Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar (Bapenda) dalam pengelolaan perparkirannya.

Soal dasar penentuan pajak parkir dari Bapenda Makassar, ia enggan mengomentari. “Rp400 ribu per hari itu paling terkecil. Apalagi kalau pakai taksiran sekarang. Bisa lebih dari Rp400 ribu per hari. Sebulan bisa Rp14 juta per bulan,” jelasnya.

Asal tahu saja, setoran pajak parkir Toko Agung kini sisa Rp5 juta. Ada penurunan Rp7 juta dari setoran retribusi yang sebelumnya ditarik PD Parkir. Di mana, setiap hari retribusi parkir pada 2019 mencapai Rp400 ribu per hari atau Rp12 juta per bulan.

Soal retribusi parkir ke perusahaan pelat merah yang dipimpinnya, pihaknya tetap meminta bagian dari pendapatan parkir di area itu.

Sebab, fasum berupa trotoar itu juga dijadikan area parkir. Kalau mau pakai area itu, ya, harus bayar dong. Itu bukan milik Toko Agung, tetapi milik orang banyak,” katanya.

Pria yang akrab disapa Ilo ini merasa keberatan atas sikap juru parkir (jukir) yang selalu mengatasnamakan dirinya sebagai manajemen Toko Agung. Terkesan bekeras hati dan perlu introspeksi.

“Kalau Toko Agung merasa sudah membayar (pajak) ke Bapenda dan tak lagi ingin bayar biaya parkir ke PD Parkir, itu persoalan lain. Mereka tetap harus bayar biaya parkir karena memakai fasum,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Parkir Toko Agung, Maradona Aprilla Wolff meminta agar PD Parkir tidak meminta biaya dan mengklaim merugi atau bocor terkait biaya parkir di area toko yang dikuasainya. Hal itu salah besar.

Biaya parkir, menurutnya, sudah dibayarkan ke Bapenda. Dalam hal ini pajak parkirnya. Karena itu, ia berharap PD Parkir berkoordinasi dengan Bapenda. Kisruh ini harus dibahas bersama.

Ia pun berharap, PD Parkir tidak main serobot dengan alasan jukir tak berhak mengelola parkir di area toko itu. “Kalau ada yang salah, jukir selalu jadi kambing hitam. Kalau klaim itu trotoar, memangnya PD Parkir yang cor jalanan. Bukan toh,” kata pria yang juga Ketua Serikat Juru Parkir Makassar (SPJM).

Menurutnya, andai ingin berhitung, persoalan parkir sudah sepatutnya dikelola Bapenda. Bukan lagi PD Parkir. “Tidak ada guna-gunanya itu PD Parkir. Tidak jelas laporannya. Kalau kami mau tahu berapa penghasilan per bulan PD Parkir pasti tidak bisa. Sebab, mereka main ambil setoran saja. Beda kalau Bapenda, kuitansinya jelas,” bebernya.

Fenomena turunnya penerimaan pajak dari Toko Agung, menjadi atensi Peneliti Senior Kopel Indonesia, Herman. Menurutnya, potensi pajak parkir dimainkan menjadi sangat besar. Sebab, pengelolaannya masih manual. Bukan dalam jaringan (online).

Belum lagi, kata dia, besaran pajak parkir yang harus ditanggung sebuah toko atau perusahaan, lahir dari sebuah kesepakatan. Bukan berdasarkan peraturan yang ada. Misalnya, 10 persen untuk pajak penghasilan dan 30 persen pajak parkir.

“Istilahnya di markdown dan ini bahkan lebih sadis dari markup anggaran belanja,” ucapnya.

Menurutnya, markdown pendapatan ini sangat bisa dimainkan. Terkadang yang dilaporkan tidak sesuai fakta di lapangan. Misalnya pajak parkir. Keluar puluhan karcis, tetapi yang dilaporkan ratusan saja dan ditotal ada puluhan juta karcis yang keluar.

“Di sinilah celahnya. Karena sejauh ini pajak di atur berdasarkan lobi-lobi dan berapa besaran yang bisa ditanggung pihak ketiga apabila kemudian parkir diserahkan ke mereka,” bebernya.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Ibrahim Akkas mengatakan, pihaknya hanya memungut pajak parkir yang dikelola langsung pihak toko. “Kalau pinggir jalan itu ranah PD Parkir,” katanya.

Ibe sapaannya juga belum bisa mengestimasi pendapatan pajak parkir. Belum bisa mendata secara terperinci dikarenakan pajak parkir juga menyasar hotel atau pusat perbelanjaan seperti mal.

“Karena itu yang menagih dari pihak UPTD. Mereka hitung per bulan. Kalau dari perusda setorannya dalam bentuk dividen. Beda sama kami yang langsung masuk ke kas daerah. Tetapi, kalau mau secara spesifik nanti dicek,” katanya. (*/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI