FAJAR.CO.ID, BONE -- Sekda Bone, Andi Islamuddin selaku Ketua Tim Koordinasi (Tikor) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bone bakal melakukan evaluasi per tiga bulan. Evaluasi dari hulu ke hilir.
Menurutnya, dalam rapat tim koordinasi bantuan sosial menjadi salah satu evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah dan akan terus berlanjut setiap bulannya.
Melalui evaluasi ini, pemkab akan memastikan apakah penyaluran bantuan sosial sudah berjalan sesuai yang diinginkan, kalau memang ada kekurangan yang tidak seharusnya dilakukan. Maka siap-siap berhadapan dengan persoalan hukum.
"Kita tidak mau seperti itu. Karena ketika muncul persoalan yang dimintai pertanggungjawab adalah Kadis, Sekda selaku koordinator dan bupati," kata Andi Islamuddin, Rabu (24/3/2021).
Andi Islamuddin juga menegaskan agar di tahun 2021 jangan lagi terjadi kesalahan seperti tahun lalu. "Menteri pun diproses hukum gara-gara persoalan sosial, apalagi yang ada di sini. Jadi saya ingatkan jangan lagi main-main. Apalagi kami melibatkan polisi dan jaksa," tegasnya.
Dari hasil evaluasi sementara, kata dia, telah ditemukan di lapangan beberapa agen E Warung tidak memenuhi syarat. Ini harus dikembalikan marwanya. Bahkan akan segera disikapi. Kemudian Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten (TKSK) tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertindak sebagai pemasok.
"Makanya kedepan setiap tiga bulan ada monitoring dan evaluasi. Desember dimonitoring selama setahun. Dan semua unsur akan hadir menyaksikan penyaluran, supaya persoalan yang selama ini terjadi terjawab," tutur Andi Islamuddin. (agung/fajar)
