Makassar Sulit Bebas Banjir

Senin, 29 Maret 2021 09:42

Pembangunan yang masif harus memperhitungkan area pembuangan air. Interkoneksi saluran air bisa menekan risiko genangan dan banjir. (TAWAKKAL/ FAJAR)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kota Makassar sulit terlepas dari permasalahan banjir. Sangat rumit. Efek pembangunan dan lemahnya penegakan dan pengawasan aturan.

Makassar tumbuh pesat. Akan tetapi, belum sebanding dengan penataan sistem jaringan drainasenya. Tidak heran jika saat musim hujan genangan ataupun banjir menjadi trending topic di kalangan masyarakat.

Berdasarkan data, saluran atau drainase di Kota Makassar mencapai 3.233.250.000 meter. Ada beberapa sistem drainase di Kota Makassar.

Saluran sekunder yang paling dikenal adalah Kali Mawas. Kali ini berada di Jalan Mawas hingga Jalan Ampera. Panjangnya 1,33 kilometer dengan lebar lima meter dan bermuara langsung ke laut.

Lalu ada Kali Makassar. Saluran sekunder ini terhubung dengan saluran di Jalan Sungai Pareman, Gunung Merapi – Gunung Lompobatang, Sungai Poso, Sungai Cerekang, Sungai Kelara, M Yusuf, Jenderal Ahmad Yani, dan WR Supratman.

Khusus Kali Makassar memiliki panjang 2,33 kilometer dan lebar delapan meter. Lalu ada saluran sekunder lainnya yang berada di Jalan Muchtar Lutfi yang terhubung dengan beberapa saluran di wilayahnya dan langsung ke laut.

Kemudian, ada drainase yang terhubung dengan Jalan Mongonsidi, Jenderal Sudirman, hingga Jalan Haji Bau. Saluran ini juga bermuara ke laut.

“Semua saluran sekunder ini masih terjaga. Saluran ini posisinya sangat vital dan menjadi penghubung saluran tersier.

Luasannya masih terjaga. Saluran sekunder ini memang kami jaga betul. Kami pastikan tak boleh ada penyempitan,” kataTim Survei Lokasi PSDA Dinas PU Makassar, Hasrul Hasan.

Pendataan titik penutupan saluran semestinya dipetakan. Apalagi pembangunan cukup masif. “Intinya saluran utama yang kami keruk tak ada penyempitan. Terutama di saluran besar atau sekunder,” terangnya.

Dari data yang dimilikinya, drainase yang dalam kondisi baik panjangnya mencapai 2,6 juta meter atau 81,73 persen. “Lainnya butuh perawatan. Sebarannya di banyak titik. Mulai dari kondisi ringan hingga berat,” pungkasnya.

Perencanaan pembangunan yang baik memang perlu menjadi acuan pemerintah. Bukan sekadar memberi izin. Perlu ada sinergitas antara pemilik kewenangan dan pengembang.

“Drainase dari tersier ke drainase sekunder atau primer belum memperhatikan kapasitas drainase penerima,” kata Peneliti Drainse Unhas, Farouk Maricar.

Salah satu contohnya adalah drainase Jalan AP Pettarani. Drainase yang di buang ke selatan mengakibatkan luapan di sekitar UNM dan Jalan Yusuf dg Ngawing (rumah jabatan wakil gubernur).

Penyebab utamanya adalah kapasitas drainase sekunder ke kanal Jongaya sudah penuh. Di sisi lain, Kanal Sinrijala yang berada di tengah Pettarani justru tidak dioptimalkan.

“Ini karena kurangnya komunikasi antara pemilik kewenangan,” ucapnya. Perubahan fungsi lahan yang pada awalnya merupakan daerah resapan atau retensi juga ikut memicu banjir di Kota Makassar.

Di mana, banyak daerah resapan berubah menjadi pemukiman. Pembangunan berjalan tanpa adanya upaya mengganti fungsi resapan sebelumnya. Imbasnya, buangan air menjadi terhambatlalu terjadi genangan.

Juga, kata dia, sebagian drainase dirancang tidak mengintegrasikan seluruh daerah tangkapan. Sehingga saat hujan aliran air melebihi kapasitas drainase. Lalu meluap.

Contoh lainnya adalah drainase di pinggir jalan terkesan sekadar memperhitungkan buangan dari jalan. Padahal, masih ada buangan dari pemukiman dan kawasan sekitar ke drainase itu. Dikarenakan perhitungan tidak matang akhirnya meluap ke jalan.

Karena itu, ia yakin, Makassar bebas banjir sulit diwujudkan. “Meski sudah ada dua kolam retensi (Pampang dan Nipa-nipa), tetapi itu baru mereduksi 50 persen dari banjir dengan periode ulang 25 tahun,” ungkapnya.

Ia berharap pengembang harus memahami daerahnya. Pembangunan deker pun harus memperhitungkan kondisi air yang akan melintas. Jangan terjadi penyempitan.

“Semua harus diperhitungkan dengan baik. Juga, banyaknya hambatan di drainase tersier, sekunder ataupun primer harus dibenahi. Agar buangan air ke sungai atau laut semakin lancar,” paparnya.

Sinergitas antara pengelola drainase dan mengevaluasi kapasitas saluran sesuai denga luas daerah tangkapan hujan sangat dibutuhkan. Termasuk memperbanyak daerah retensi (resapan). Baik secara komunal maupun individual.

Karena itu, ia menilai perlu dipikirkan kembali tambahan kolam regulasi di hulu Sungai Tallo selain Waduk Pampang dan Nipa. Termasuk bagi pengembang. Pengembang juga perlu membuat kolam regulasi sesuai skalanya.

“Izin bangunan harus ketat. Perhatikan lokasi (sesuai tata ruang) dan elevasi banjir. Lalu kewajiban membuat kolam retensi komunal bila daerah terbangun sebelumnya merupakan daerah resapan atau retensi,” sarannya.

Banjir Pettarani

Sementara itu, Project Manager Proyek Tol Layang Makassar, Didi Rustadi mengatakan, penyebab banjir di Jalan AP Pettarani dikarenakan kondisi saluran yang memang bermasalah.

Kata dia, seharusnya saluran existing di Jalan AP Pettarani hanya menampung air hujan di area tersebut. Akan tetapi, saluran itu dipakai untuk pembuangan air hujan dan limbah di kawasan Pettarani.

“Dari situ ada penyimpangan kapasitas yang seharusnya dan saluran berubah fungsi dari saluran jalan menjadi saluran kawasan. Jadi memang outletnya yang tidak diperbaiki,” bebernya kepada FAJAR, kemarin.

Pembuangan dari tol layang ke saluran exsisting, tak hanya ke kawasan Sinrijala. Melainkan seluruh saluran di sepanjang Pettarani. Sehingga secara kapasitas, tak berbeda dengan sebelum adanya tol layang.

“Catchman area tidak berubah. Kalau bicara jaringan saluran harus ada perencanaan secara keseluruhan. Jangan sampai hanya menyalahkan satu pihak saja,” tambahnya.

Kolam di Perumahan

Dihubungi terkait kontribusi pengembang terhadap masalah drainase di Kota Makassar, Ketua DPD REI Sulsel, M Sadiq mengaku sebelum membangun kawasan perumahan, pengembang sudah mengantongi peil banjir dari pemerintah.

Sehingga, kata dia, dampak banjir dari curah hujan tinggi dapat diminimalisasi. “Jadi kami membangun biasanya menyesuaikan dengan itu. Kalau peil banjirnya sudah keluar baru kami membangun,” katanya.

Ia menerangkan, sebetulnya di dalam suatu kompleks, pengembang juga sudah membuat drainase yang sesuai volume perumahan. Dalam kawasan perumahan, 60 persennya untuk komersil dan 40 persen area terbuka. Termasuk drainase.

“Jadi kami pasti bikin drainas ejuga. Biasanya karena ada pembangunan baru yang buka lebih tinggi, nah itu yang bikin tumpag tindih. Diperparah curah hujan yang tinggi,” paparnya.

Ia menegaskan, pengembang pastinya juga memikirkan solusi mengatasi dampak banjir di kompleks yang akan di bangun. Sebab, tidak ada pengembang yang dengan sengaja membangun tanpa memikirkan dampak banjirnya.

Sebab, dampaknya akan berpengaruh pada nilai jualnya. “Tidak laku rumah kalau kawasannya daerah banjir. Konsumen pasti memikirkan itu,” terangnya.

Sehingga lanjut dia, segala upaya pastinya akan dilakukan pengembang untuk mencari solusinya. Termasuk jika harus membuat juga kolam retensi.

“Kalau untuk kawasan atau yang luas lahannya harus bikin itu (kolam retensi). Apalagi daerahnya rawan. Tetapi, kalau yang hanya satu hektare (kecil) tidak mungkin kami bikin itu, jadi disesuaikan volume perumahannya juga,” bebernya. (*/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI