Pengadaan RFID, Ada Aroma Bisnis di DPRD

Kamis, 1 April 2021 10:22

Ilustrasi RFID Parkir. (int)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Penerapan sistem parkir elektronik di kawasan Gedung DPRD Kota Makassar dinilai sarat kepentingan. Termasuk aroma bisnis.

Sekretariat DPRD Kota Makassar menyiapkan anggaran Rp200 juta untuk menerapkan security system atau parkir elektronik di kawasan gedung wakil rakyat itu. Hanya saja, spesifikasi system yang digunakannya masih dirahasiakan.

Berdasarkan penelusuran di sejumlah toko online, harga satu set mesin parkir elektronik jenis Parking Radio Frequency Identification (RFID) cukup bervariasi. Tergantung jenis yang diinginkan.

Di salah satu belanja online, harga termahal dengan spesifikasi lengkap bisa mencapai Rp56 juta. Sudah termasuk untuk akses masuk dan keluar.

Bahkan, dalam situs belanja itu di toko Bahana Security System (BSS) hanya dibanderol Rp23,5 juta. Belum termasuk harga jasa pemasangan instalasi.

Hanya saja, Sales Marketing Bahana Secury System, Tina saat dikonfirmasi, sistem yang memakai kartu atau disebut Parking Radio Frequency IDentification (RFID) bisa difungsikan sebagai absensi dikarenakan adanya nama dan id kendaraan dalam kartu.

“Kalau yang pakai kartu RFID kami jual Rp50 juta. Sudah termasuk sistem dan kartunnya. Jumlah kartu yang dipesan tidak dibatasi,” ujarnya.

Sementara itu, bos CV Batara Jaya, Hasran selaku rekanan pengadaan security system itu mengaku pengadaan mesin parkir itu ditaksir Rp85 juta. Hanya saja, ia tidak memiliki teknisi. Sehingga memakai jasa PT Bahana Security System (BSS).

“Barang kami yang punya. Untuk teknisinya saya pakai BSS dan itu lain lagi biayanya,” ucapnya.

Adapun sistem pengoperasiannya, kata dia, juga berbeda. Tidak include dengan unitnya. Sebab, harus melalui proses instalasi. “Sistemnya ini yang mahal. Karena yang akan melakukan instalasi kmai datangkan dari Yogyakarta,” terangnya.

Aroma Bisnis

Dikonfirmasi terpisah, Peneliti Senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Herman mengatakan, potensi atau aroma bisnis pada proyek pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung ini sangatlah rawan. Khususnya dalam hal penggunaan anggaran.

Karena itu, kata dia, dengan adanya sistem parkir elektronik di gedung DPRD Makassar saat ini kuat dugaan hanya untuk keperluan memuaskan klien atau bisnis semata. Belum lagi, kegunaan atau fungsi alat tersebut jauh dari kata layak. Sebab, kehadiran mesin itu menjadikan kawasan gedung DPRD Makassar menjadi sangat eksklusif.

“Kami dari Kopel menyayangkan dari fungsi pengadaan mesin parkir ini. Barangnya sudah mahal. Dibeli pakai uang rakyat, malah rakyat pula yang dipersulit masuk di rumah sendiri,” sesalnya.

Belum lagi, kata dia, dengan adanya security system ini terkesan ada upaya untuk menjaga jarak dengan konstituen yang setiap saat punya kepentingan dan aspirasi.

“Masuk ke rumah sendiri, kok mesti melapor. Ini kayak milik perusahaan pribadi saja,” geramnya.

Soal unsur bisnis, Pelaksana Harian (Plh) Kabag Perlengkapan DPRD Makassar, Muh Yusran membantah bila disebut ada unsur bisnis terkait pengadaan parkir elektronik di area gedung DPRD Kota Makassar.

Menurutnya, mesin parkir itu murni untuk memproteski hal-hal yang tak diinginkan. Salah satunya, menghindari adanya orang luar yang masuk dengan tujuan jahat. Apalagi pernah ada aksi pencurian di kantor tersebut.

“Misalnya, masa ada penjual parang masuk ke kantor. Ini yang mau dihindari. Terus pernah ada kejadian, masuk kosong, keluar bawa barang-barang. Dengan sistem security system seperti itu maka hal-hal itu bisa diminimalisasi,” bebernya.

Belum lagi, kata dia, dengan adanya sistem parkir elektronik ini semua staf juga anggota dewan bisa dipantau.

“Jadi, sebenarnya, mesin parkir ini hanya semata untuk security system. Tidak ada tujuan bisnis. Tak ada pungutan parkir. Apalagi mau halang-halangi orang mau bertemu,” terangnya. (*/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI