FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pengadaan security system di area gedung DPRD Makassar menuai kontroversi. Bukan menghambat asripirasi masyarakat, juga aroma tidak sedap dalam prosesnya. Khusus penentuan HPS.
Peneliti ACC Sulawesi, Anggareksa melihat, anggaran Rp200 juta dan taksiran pengadaanya kurang dari Rp100 juta menjadikan hal itu tidak wajar. Karena itu, paling perlu diperhatikan adalah harga wajarnya. Apakah ada sesilisih harga yang cukup besar atau tidak.
Selain itu, kata dia, juga perlu menjadi perhatian adalah spesifikasi produk pengadaan tersebut. "Sistem pengadaan barang itu mencari penawaran yang terendah dengan spesifikasi yang ditentukan. Bukan harga tertinggi," katanya.
Ia menuturkan, sistem parkir elektronik itu sebenarnya hanya pemborosan anggaran. Jika alasannya terkait keamanan, maka personel Satpol PP yang diperbanyak atau dimaksimalkan untuk meminimalisasi pencurian atau lainnya di gedung DPRD Makassar.
Program security system, diakuinya, tidak bermanfaat. Sekadar menghabiskan anggaran. Alangkah baiknya anggaran tersebut dialihkan ke pos lain yang dibutuhkan masyarakat. "Kemungkinan permainan dalam pengadaan ini ada di Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Main kecil-kecil (pengadaan langsung) lebih aman. Karena jarang diperhatikan. Kecil-kecil dan banyak pastinya jadi gunung," bebernya.
Berdasarkan data di LPSE Makassar, pengadaan security system di Sekretariat DPRD Kota Makassar mencapai Rp200 juta. Harga penawarannya CV Batara Jaya Rp180 juta. Turun Rp20 juta dari pagu anggaran. Berdasarkan penelusuran di situs belanja online dan perusahaan pengadaan barang seperti itu di Kota Makassar memang jauh lebih kecil dari anggarannya.
