FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pengadaan security check system atau parkir elektronik di gedung DPRD Makassar, terkesan proyek titipan. Dimainkan oknum tertentu. Apalagi, pengumuman pengadaan di LPSE sebesar Rp200 juta tersebut hanya diikuti satu perusahaan. Hanya CV Batara Jaya.
Peneliti Senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Herman mengatakan, proyek yang hanya melalui proses penunjukan dengan nilai tak lebih dari Rp200 juta pada dasarnya lebih banyak diduga sebagai proyek titipan semata. Juga, sangat besar untuk dimainkan.
Belum lagi, kata dia, apabila waktu pengerjaannya terbatas. Kemungkinan untuk diikuti dua perusahaan yang merupakan syarat mutlak sangat kecil. "Dari sejumlah data yang telah kami himpun. Proyek pengadaan barang dan jasa seperti ini memang sangat besar untuk dimainkan," ucapnya, Jumat, 2 April.
Salah satu bentuk perminan ini, kata dia, bisa dilacak pada permainan mark up harga barang yang diadakan. Kata dia, jauh berbeda dengan yang semestinya ada di pasaran. Meski begitu, permainan seperti ini sangat susah untuk diganjar di pengadilan karena sudah diatur sebelum-sebelumnya. Ada kesepakan yang terbangun dengan si penyedia barang.
"Sudah ada deal-deal harga. Jadi kalau dituntut di pengadilan, kemungkinan lepas sangat besar. Karena sudah ada kesepakatan," ujarnya.
Ia pun menyesalkan atas adanya proyek seperti ini. Menurutnya, asas manfaatnya untuk masyarakat sangatlah jauh dari harapan. Malah membuat rumah rakyat menjadi bukan rumahnya lagi. "Masuk di rumah sendiri masa dihalang-halangi. Ini rumah rakyat. Kenapa ada seperti itu. Ini proyeknya siapa?" ucapnya.
