Perencanaan Transportasi Harus Terukur

Selasa, 6 April 2021 09:16

Rencana Kementerian Perhubungan untuk mengaktifkan kembali moda transportasi massal di Kota Makassar harus melalui kajian secara mendalam. (DOK/ FAJAR)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai membuka komunikasi dengan Pemprov Sulsel terkait pengembangan moda transportasi massal. Hanya saja, harus melalui kajian mendalam.

Pengamat Transportasi UMI, Mukhtar Tahir mengatakan, sejak awal penataannya, BRT tidak terancang dengan baik. Terkesan hanya ikut-ikutan dengan daerah lain.

Salah satu buktinya tidak adanya jalur khusus yang disiapkan. Juga, pemerintah tidak mengkaji secara mendalam psikologi masyarakat Makassar.

Mengapa? Menurutnya, minat masyarakat menggunakan transportasi massal merupakan hal yang paling mendasar. Di mana, masyarakat akan mencari moda transportasi yang membuat mereka nyaman. BRT memang bisa menjadi solusi. Akan tetapi, ada banyak hal yang tidak terkaji.

Salah satu contohnya adalah waktu tunggu. Ketidakpastian jam kedatangan bus membuat pengunjung tidak merasa nyaman. Akan muncul kekhawatiran terlambat hingga tujuan. Karena itu, kebanyakan masyarakat memilih menggunakan moda transportasi lainnya. Apalagi dengan kehadiran kendaraan dalam jaringan (daring).

“Cepat hingga biaya murah. Ini yang disajikan penyedia jasa transportasi daring. Ke depan, perencanaan transportasi massal harus dilakukan secara serius,” harapnya.

Kehadiran pemerintah untuk menyediakan moda transportasi massal sangat urgen. Hanya saja, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengaku tidak ingin tergesa-gesa untuk itu. Harus melalu kajian secara mendalam. Diakuinya, pemberitahuan dari Kemenhub terkait pengaktifan kembali transportasi massal sudah diterima.

Hanya saja, pihaknya masih menunggu arahan dari pusat. Apalagi Pemprov Sulsel sudah pnunya pengalaman pahit menjalankan angkutan massal. Di mana, program itu harus kandas di tengah jalan. “Bertahap lah. Dikerjakan satu-satu. Agar mengurainya pelan-pelan, enak, tidak nyosor. Semua wilayah kalau bekerja tanpa tahapan pasti berat,” bebernya.

Apakah akan ada pembatasan jumlah kendaraan? Ia enggan berkomentar banyak. Hanya saja, untuk memaksimalkan angkutan massal pihaknya akan kembali berkomunikasi dengan kementerian perhubungan. “Segera kami komunikasikan,” jelasnya.

Komentar

VIDEO TERKINI