Antara Insentif dan TPP Nakes, Beda Daerah Lain Kebijakan

Rabu, 7 April 2021 09:51

Besaran insentif jasa medik bagi tenaga kesehatan sangat ditentukan dengan pelayanan terhadap pasien yang berobat di Pusat Kesehatan Masyarakat. Seperti yang terekam di Puskesmas Jongaya, Selasa, 6 April. (IDHAM AMA/FAJAR)

FAJAR.CO.ID – POLEMIK TPP dan jasa medik tenaga kesehatan (nakes) terus berkembang. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki kebijakan berbeda.

Nasib 1.291 tenaga kesehatan di Kota Makassar berbeda dengan para nakes yang bertugas di pusat kesehatan masyarakat (puskesma) di Kabupaten Gowa. Betapa tidak. Nakes di daerah itu menerima TPP dan jasa medik. Dobel.

Saking bedanya, bukan hanya para nakes di puskesmas, tetapi nakes yang bertugas di Dinas Kesehatan Gowa pun ikut menikmati TPP. “Sudah dua tahun terakhir jasa medik dan TPP dinikmati para nakes,” Kata Kabid Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Gaffar.

Jasa medik dan TPP memang dua hal yang berbeda. Ada yang diatur dalam permenkes dan permendagri. Meski begitu, tak semua daerah bisa memberlakukan TPP ini. Tergantung kekuatan keuangan daerah masing-masing.

“Alhamdulillah kami di Gowa bisa menikmatinya. Tak tahu, ya, kalau di daerah lain. Karena itu menyangkut kemampuan keuangan daerah,” tutupnya.

Nakes Puskesmas Bajeng Barat, Masnaeni mengaku, sejak 2019 lalu sudah merasakan TPP dan jasa medik. Di tempatnya honor keduanya dibedakan. “Alhamdulillah kami terima kedua-duanya,” paparnya.

Bagaimana dengan nakes di lingkup Pemprov Sulsel. Pemprov Sulsel sebenarnya sudah meminta tenaga kesehatan memilih. Apakah memilih TPP atau jasa medis. Tak boleh dobel. Pilihan itu selalu diberikan setiap tahun.

“Harus salah satunya. Pas awal tahun akan diberi pilihan, tetapi rata-rata memilih TPP karena cenderung stabil. Berbeda dengan jasa pelayanan medis bisanya diterima setiap tiga bulan,” ungkap Dirut RSKD Dadi Arman Bausat, kemarin.

Pengamat Tata Keuangan Negara, Bastian Lubis mengatakan, kebijakan pemberian tunjangan kinerja atau TPP sebetulnya menjadi kewenangan daerah. Kemampuan keuangan menjadi pertimbangan.

Komentar

VIDEO TERKINI