Diduga Ada Sabotase Program, Ketua RT-RW Harus Jelas

Kamis, 8 April 2021 11:19

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. (Abe Bandoe/Fajar)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tabir di balik kisruh penonaktifan ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) terus dibuka. Termasuk upaya menghambat program pemerintah.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, 60 persen komposisi lurah se-Kota Makassar akan dirombak. Sikap itu diambil dikarenakan para jajaran ketua RT dan RW terang-terangan ingin menggelar demonstrasi.

Hal ini, kata dia, yang membuatnya menduga ada banyak lurah yang ingin melakukan sabotase program pemerintah. Salah satunya, Makassar Recover. Contoh kasus adalah refocusing anggaran kelurahan.

Hal ini yang membuat rencana pemerintah tidak maksimal. “Refocusing bukan perintah wali kota. Akan tetapi, perintah negara. Aksi para lurah ini yang memobilisasi ketua RT dan RW menolak (penonaktifan),” tegasnya.

Karena itu, ia menduga ada persekongkolan awal untuk menggunakan dana kelurahan semaunya. “Tak sesuai rencana pemkot,” katanya.

Ia juga mengaku kecewa dikarenakan sikap pemerintahannya di level kelurahan belum bisa lepas dari bayang-bayang pemilihan kepala daerah lalu. Padahal, sejauh ini pihaknya berupaya terbuka untuk merangkul.

“Kami sudah mulai terbuka. Kami beri mereka waktu sebulan untuk sama-sama menjalankan program Makassar Recover. Tetapi, kenyataannya jargon-jargon politik itu masih dibawa-bawa,” jelasnya.

Tantang Demonstrasi

Ia juga mempersilahkan bagi ketua RT dan RW yang ingin menggelar unjuk rasa. “Kalau bisa kami akan siapkan tempatnya. Kami juga tidak ingin ada yang tidak sejalan dalam melaksanakan program,” paparnya.

Menurutnya, sistem atau roda pemerintahan akan bisa bekerja maksimal, apabila seluruh perangkat khususnya aparatur sipil negara solid dan kuat. Mulai dari elemen terbawah hingga ke atas.

Karena itu, ia menegaskan, penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua RT dan RW akan dilakukan. “Banyak yang kami pertahankan. Cuma statusnya menjadi Plt. Selebihnya diganti dan ini sudah kami evaluasi sebulan lebih,” terangnya.

Sikap Bijak

Pengamat Politik dan Pemerintahan, Andi Lukman Irwan meminta, Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto bisa bersikap bijak sebelum mengambil keputusan. Harmonisasi pemerintahan harus tetap dijaga.

Terutama peran perangkat pemerintahan di tingkat bawah. Terutama ketua RT dan RW. “Perlu cara-cara elegan seperti memanggil semua ketua RT dan RW untuk berembuk. Mereka mesti diberi kesempatan tiga bulan untuk membuktikan kinerja,” ucapnya.

Pola komunikasi yang efektif, juga mesti dibangun. Meski ada sikap berseberangan dengan kebijakan yang diambil, tetapi jangan sampai keputusan tersebut berpotensi menimbulkan gesekan.

“Semua sudah harus diperhitungkan. Tetapi, satu rasa setiap pimpinan telah memikirkan hal tersebut,” katanya.

Hal Biasa

Ketua RW 04 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala Muhammad Kurnia mengatakan, pernyataan wali kota bukanlah hal yang mengejutkan. Pasalnya jauh hari setelah terpilih pihaknya sudah memdiprediksi hal itu tak bisa dihindari.

Menurutnya, itu hal yang biasa dalam politik dan pemerintahan. Hanya saja, beberapa hal yang menjadi catatan dari langkah-langkah kebijakan ini. Siapa yang mengusulkan posisi Plt RT/RW. “Apakah lurah atau tim sukses,” bebernya.

Selain itu, bagaimana kriteria ketua RT dan RW yang diusulkan. Apakah dari kalangan tim sukses atau berdasarkan kinerja. Ia menganggap, penilaian atas kinerja RT dan RW tak digeneralisasi. Melainkan melihat mereka yang berkinerja baik.

Pun, bahwa ada perbedaan dalam dukungan itu sangat biasa dalam dunia politik dan harus diterima. “Semoga yang menjadi Plt ketua RT/RW adalah lebih baik dari yang digantikannya dan tidak punya resistensi dengan warganya,” tambahnya. (*/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI