“Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan reforma agraria adalah terwujudnya Kampung Reforma Agraria. Nah, untuk itu, saya minta semua Perangkat Daerah dapat menangkap peluang ini untuk meningkatkan nilai tambah atau added value dari kegiatan Reforma Agraria,” jelas Indah.
Ia mencontohkan, Dinas P2KUKM misalnya, dapat melakukan intervensi melalui pemberdayaan dan penguatan UMKM. Pun Dinas Perikanan, juga bisa mengintervensi terkait redistribusi di kawasan pesisir dengan memberi nilai tambah peningkatan skala ekonomi.
“Jadi, semua Perangkat Daerah harus bisa menangkap peluang ini, harus ada added value atau peningkatan nilai tambah terhadap pelaksanaan reforma agraria di Luwu Utara. Dari sini, akan lahir inovasi-inovasi kewirausahaan dalam memanfaatkan lahan redistribusi tadi,” terangnya.
“Banyak sekali yang bisa kita lakukan, termasuk di sektor peternakan, PMPTSP, pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Intinya, semua kegiatan di SKPD nantinya menjadi contoh di situ. Meski tidak besar, sesuatu itu tak harus langsung besar, tapi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada,” ucap dia menambahkan.
Senada Indah, Kepala Kantor Pertahanan (Kakantah) Kabupaten Luwu Utara, Taufik, yang juga Ketua Pelaksana Harian GTRA Luwu Utara, juga berharap keterlibatan semua stakeholder dalam upaya mewujudkan keberhasilan pelaksanaan reforma agraria di Lutra.
“Butuh keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan reforma agraria, utamanya legalisasi aset. Setelah legalisasi aset, apakah berhenti sampai di sini? Tentu tidak! Ada tolak ukur kinerjanya nanti. Salah satunya adalah dengan adanya Kampung Reforma Agraria, dengan tiga indikator yakni adanya skala ekonomi, added value, dan inovasi kewirausahaan,” tandasnya.
