Pungli TDUP Mengarah Gratifikasi

Senin, 12 April 2021 09:35

Grafis. (int)

Diakuinya, laporan yang masuk dalam bentuk surat pernyataan. Dari surat yang diterima ia sangat kecewa dikarenakan pemberian imbalan kepada ASN justru diungkapkan secara terang benderang.

“Di sinilah dilihat mentalitas ASN kita. Hal seperti ini (pungli dan sejenisnya) dianggap biasa,” katanya.

Hal ini diakuinya, bukanlah menyelesaikan masalah. Surat pernyataan ini justru membuka masalah baru. Dugaan gratifikasi mencuat.

“Selain itu, pihak rumah makan mereka sendiri yang melapor baru mereka minta sendiri agar itu dicabut,” katanya.

Lebih jauh dikatakannya, oknum ASN Dinas Pariwisata Makassar inisial SL, turut bermain. Juga salah satu oknum kepala seksi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Makassar.

“Bagaimana mau bicara integritas kalau kondisi di lingkungan pemerintahan seperti ini. Memalukan,” tegasnya.

Terkait fenomena itu, Pakar Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof Supirman mengatakan, surat pernyataan yang beredar itu jelas mengandung unsur gratifikasi.

“Karena yang namanya ASN, mereka adalah penyelenggara negara. Tidak boleh menerima hadiah dalam kemasan maupun ucapan terima kasih dalam bentuk apapun,” katanya.

Ia juga menegaskan, bahwa kurangnya edukasi atau ketidaktahuan membuat gratifikasi di lingkup pemerintahan seolah telah dianggap sebagai hal yang wajar.

“Kepolisian dan kejaksaan bisa mengusut masalah kalau ini dilakukan secara terstruktur dan melibatkan pejabat tertentu. Ini bisa masuk ranah korupsi,” terangnya.

Karena itu, ia berharap persoalan ini bisa direspons Pemkot Makassar. Mestinya ada kebijakan yang mendorong ASN mampu menjaga integritasnya.

“Mereka itu penyelenggara negara yang memang sudah tugasnya melayani. Jadi tidak boleh meminta imbalan dalam bentuk apapun,” ucapnya.

Ia menjelaskan salah satu landasan hukum gratifikasi adalah UU 31/1999 dan UU 20/2001 Pasal 12. Penerima gratifikasi diancam pidana penjara seumur hidup.

Komentar

VIDEO TERKINI