FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Penolakan tujuh fraksi DPRD Makassar terkait penonaktifan ketua RT dan RW menjadi indikator lemahnya kekuatan Nasdem. Tidak mampu meredam kekuatan fraksi lainnya.
Pakar Politik dan Pemerintahan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Firdaus Muhammad mengatakan, mestinya Nasdem dan Gerindra mawas diri. Harus pandai mengukur kekuatan fraksi di DPRD Makassar. Dua partai tidak memiliki power (kekuatan) untuk mendukung kebijakan pemerintah.
Apalagi, kata dia, Fraksi Nasdem menegaskan ingin mendukung kebijakan wali kota Makassar terkait Plt ketua RT dan RW merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, disarankan agar Nasdem tidak terjebak. "Ini bisa jadi bumerang bagi para kader partai itu sendiri. Pun kalau mau ngotot-ngototan, sudah pasti kalah," ujarnya.
Apabila kedua partai itu berkeras memberikan dukungan agar kebijakan plt ketua RT dan RW diterapkan, maka itu bisa berbahaya bagi basis kedua partai tersebut. Karena itu, jangan. "Bisa dukung, tetapi dengan alasan jelas dan rasional. Jangan karena merasa partai pemerintah malah beri dukungan tanpa pertimbangan," bebernya.
Ia mengingatkan, ketua RT dan RW merupakan basis masyarakat terbawah. Sebagai partai mesti pikir panjang. Apalagi Pilkada 2024 kini tersisa beberapa tahun lagi. "Bagi wali kota Makassar mungkin aman. Tetapi, kalau partai sudah dicap negatif. Pasti yang rugi, partainya," sarannya.
Mestinya, kata dia, saatnya memperbaiki hubungan. Bukan membuat gaduh. Apalagi ini Pilwalkot Makassar belum lama usai. "Apalagi, ini terdengar ada unsur politisnya. Mestinya, rangkul lah yang memang dianggap bukan pendukung. Bukan ngotot-ngototan," tuturnya.
