DP Kerja Sendiri, Nasdem Tidak Direken di DPRD

Rabu, 14 April 2021 10:05

Pakar Politik dan Pemerintahan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Firdaus Muhammad. (int)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Penolakan tujuh fraksi DPRD Makassar terkait penonaktifan ketua RT dan RW menjadi indikator lemahnya kekuatan Nasdem. Tidak mampu meredam kekuatan fraksi lainnya.

Pakar Politik dan Pemerintahan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Firdaus Muhammad mengatakan, mestinya Nasdem dan Gerindra mawas diri. Harus pandai mengukur kekuatan fraksi di DPRD Makassar. Dua partai tidak memiliki power (kekuatan) untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Apalagi, kata dia, Fraksi Nasdem menegaskan ingin mendukung kebijakan wali kota Makassar terkait Plt ketua RT dan RW merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, disarankan agar Nasdem tidak terjebak. “Ini bisa jadi bumerang bagi para kader partai itu sendiri. Pun kalau mau ngotot-ngototan, sudah pasti kalah,” ujarnya.

Apabila kedua partai itu berkeras memberikan dukungan agar kebijakan plt ketua RT dan RW diterapkan, maka itu bisa berbahaya bagi basis kedua partai tersebut. Karena itu, jangan. “Bisa dukung, tetapi dengan alasan jelas dan rasional. Jangan karena merasa partai pemerintah malah beri dukungan tanpa pertimbangan,” bebernya.

Ia mengingatkan, ketua RT dan RW merupakan basis masyarakat terbawah. Sebagai partai mesti pikir panjang. Apalagi Pilkada 2024 kini tersisa beberapa tahun lagi. “Bagi wali kota Makassar mungkin aman. Tetapi, kalau partai sudah dicap negatif. Pasti yang rugi, partainya,” sarannya.

Mestinya, kata dia, saatnya memperbaiki hubungan. Bukan membuat gaduh. Apalagi ini Pilwalkot Makassar belum lama usai. “Apalagi, ini terdengar ada unsur politisnya. Mestinya, rangkul lah yang memang dianggap bukan pendukung. Bukan ngotot-ngototan,” tuturnya.

Senin, 12 April, ada sembilan fraksi di DRPD Makassar menolak penonaktifan ketua RT dan RW serta peran Bassi Baraniya untuk mengevaluasi ketua RT dan RW se-Kota Makassar. Masing-masing; Fraksi Demokrat, PDIP, Golkar, PAN, PPP, PKS dan fraksi Nurani Indonesia Bangkit (NIB).

“Alasan penolakan kami jelas. Ada Perda 41 tahun 2001 pasal 11,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Abdi Asmara. “Perda ini belum ada revisinya. Jadi masih berlaku. Jangan buat gaduh,” kata Ketua Fraksi Nurani Indonesia Bangkit (NIB), HM Yunus.

Terpisah, anggota Fraksi Partai Nasdem, Mario David menegaskan, pihaknya lebih condong mendukung sikap wali kota Makassar untuk mengevaluasi semua RT RW se-Kota Makassar. Khususnya pada sembilan indikator yang harus dipenuhi oleh RT RW selama menjabat. “Kami Fraksi Nasdem setuju agar RT-RW dievaluasi,” ucapnya.

Adapun soal penonaktifan RT dan RW, pihaknya tidak ingin berkomentar. “Harus dievaluasi. Mereka kan dibayar pakai uang rakyat. Saya rasa tak usah resah. Kadis atau camat saja bisa di Plt kan kalau dinilai bekerja dengan baik. Kami di dewan pun demikian. Bisa di PAW kalau tak bekerja baik,” jelasnya.

Adapun anggota Fraksi Gerindra DPRD Makassar, Kasrudi mengatakan, pada dasarnya fraksi Gerindra selalu mendukung langkah dari Pemkot Makassar demi kemajuan Kota Makassar. “Kami dari Gerindra ingin Makassar kian berkembang,” singkatnya. (*/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI