"Kuotanya juga bisa dikendalikan, tak ada lagi penjualan di pengecer. Sistem inilah yang digunakan di Kota Jambi. Pertamina juga harus menambah pangkalan agar jaraknya lebih dekat dengan warga," bebernya.
Pendataan masyarakat kurang mampu berdasarkan data kabupaten/kota setempat. Makanya, pemkot atau pemkab bisa mengusulkan kebijakan ini jika memang tertarik mengadopsinya.
"Kalau pemprov yang mengusulkan, terlalu luas. Tetapi pemerintah kabupaten/kota bisa, melalui PT Pertamina," tambahnya.
Atensi Petani
Anggota Komisi VI DPR RI La Tinro La Tunrung mengatakan pihaknya akan rapat bersama PT Pertamina pada 20 April mendatang, di Kendari. Membahas berbagai hal, termasuk opsi-opsi penyaluran elpiji 3 kg.
Beberapa tawaran memang sempat muncul, termasuk opsi untuk menggunakan sistem distribusi tertutup. Hanya saja, belum ada keputusan bersama dengan pemerintah.
Dia mengatakan, opsi distribusi tertutup memang menjadi solusi agar bisa tepat sasaran. "Artinya bagi rumah tangga yang memang betul-betul kurang mampu," beber mantan bupati Enrekang tersebut.
Hanya saja, kata dia, elpiji untuk rumah tangga tersebut juga digunakan oleh pelaku usaha atau UMKM. Selain itu, digunakan oleh petani seperti di Sidrap dan Pinrang untuk bahan bakar alat pompa.
Menurutnya, sektor ini sebetulnya perlu mendapat perhatian. Jika memang diputuskan akan ada distribusi tertutup, mesti ada regulasi agar petani dan usaha kecil bisa mendapat elpiji subsidi. "Mereka juga tergolong membutuhkan," tambahnya. (ful/rif-zuk)
