Subsidi Dicabut, Elpiji Langsung di Pangkalan, Distribusi ke Warga Kurang Mampu

Kamis, 15 April 2021 13:32

Ilustrasi Elpiji 3 Kg. (int)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Skema distribusi elpiji bersubsidi berjalan maju mundur. Pemerintah kembali mewacanakan akan mencabut subsidi elpiji 3 kg.

Sebagai gantinya, skema yang sebelumnya berupa subsidi langsung harga elpiji 3 kg, menjadi subsidi langsung kepada masyarakat kurang mampu. Untuk menerapkan skema ini, data rumah tangga miskin penerima subsidi langsung harus valid.

Pemerintah menilai sistem atau pola distribusi tertutup menjadi solusi untuk memastikan subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran. Langsung menyasar masyarakat kurang mampu.

Kabid Pengendalian dan Evaluasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel Jamaluddin mengatakan sebetulnya sistem ini sudah lama ditawarkan ke Pertamina serta Kementerian ESDM. Namun, belum bisa direalisasikan.

Kini ada wacana untuk kembali memperketat penyaluran elpiji bersubsidi. Kata Jamaluddin, dengan sistem yang berlaku sekarang, memang distribusi elpiji 3 kg sulit dikontrol.

Penyebabnya, masyarakat yang menikmati subsidi, bukan lagi rumah tangga miskin, melainkan masyarakat kelas menengah hingga kalangan dunia usaha.

“Sekarang sistemnya terbuka. Pembelian tak hanya terpusat di pangkalan, melainkan ada lagi di tingkat pengecer. Belum lagi, harga elpiji kini melambung tinggi,” bebernya kepada FAJAR, Rabu, 14 April.

Jika distribusi tertutup diterapkan, tak ada lagi penjualan di tingkat pengecer. Semua langsung ke pangkalan dengan nilai sesuai harga eceran tertinggi (HET) pada setiap daerah.

Pembeliannya menggunakan kartu kendali khusus yang difasilitasi melalui Pertamina. Hanya pemegang kartu yang boleh mendapatkan jatah elpiji subsidi tersebut.

“Kuotanya juga bisa dikendalikan, tak ada lagi penjualan di pengecer. Sistem inilah yang digunakan di Kota Jambi. Pertamina juga harus menambah pangkalan agar jaraknya lebih dekat dengan warga,” bebernya.

Pendataan masyarakat kurang mampu berdasarkan data kabupaten/kota setempat. Makanya, pemkot atau pemkab bisa mengusulkan kebijakan ini jika memang tertarik mengadopsinya.

“Kalau pemprov yang mengusulkan, terlalu luas. Tetapi pemerintah kabupaten/kota bisa, melalui PT Pertamina,” tambahnya.

Atensi Petani

Anggota Komisi VI DPR RI La Tinro La Tunrung mengatakan pihaknya akan rapat bersama PT Pertamina pada 20 April mendatang, di Kendari. Membahas berbagai hal, termasuk opsi-opsi penyaluran elpiji 3 kg.

Beberapa tawaran memang sempat muncul, termasuk opsi untuk menggunakan sistem distribusi tertutup. Hanya saja, belum ada keputusan bersama dengan pemerintah.

Dia mengatakan, opsi distribusi tertutup memang menjadi solusi agar bisa tepat sasaran. “Artinya bagi rumah tangga yang memang betul-betul kurang mampu,” beber mantan bupati Enrekang tersebut.

Hanya saja, kata dia, elpiji untuk rumah tangga tersebut juga digunakan oleh pelaku usaha atau UMKM. Selain itu, digunakan oleh petani seperti di Sidrap dan Pinrang untuk bahan bakar alat pompa.

Menurutnya, sektor ini sebetulnya perlu mendapat perhatian. Jika memang diputuskan akan ada distribusi tertutup, mesti ada regulasi agar petani dan usaha kecil bisa mendapat elpiji subsidi. “Mereka juga tergolong membutuhkan,” tambahnya. (ful/rif-zuk)

Komentar

VIDEO TERKINI