Kakanwil Kemenkumham Sulsel Ikuti Rakor Optimalisasi Kelembagaan kemendagri

Jumat, 16 April 2021 22:11

FAJAR.CO.ID, MAKASAAR– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Harun Sulianto Ikuti rapat koordinasi “Penguatan dan Optimalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik” secara daring yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kamis(15/04) di Padang Sumbar .

Kegiatan ini dilaksanakan guna menyamakan dan menyatukan pandangan tentang pembentukan Badan/Kantor/Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri DR. Bahtiar yang membuka rapat koordinasi menjelaskan terkait Penguatan dan Optimalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kesbangpol dimana Pemda provinsi wajib mendukung, memfasilitasi dan mendorong penguatan kelembagaan kesbangpol baik di provinsi maupun kabupaten/kota, Meningkatkan koordinasi dengan forkopimda dan stakeholder lainnya guna peningkatan kinerja dan penanganan isu-isu strategis bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum juga menghendaki dukungan Kanwil Kemenkumham terutama Para Perancang dalam penyusunan Perda terhadap peningkatan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik pada setiap Provinsi.

Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Drs. Hasir Ahmad, M.Si mengatakan terima kasihnya atas kesempatan yang diberikan menjadi tuan rumah dalam rapat koordinasi ini. Dan dalam kesempatan ini semuanya bisa menyatukan persepsi dan pemahaman dalam melakukan penataan kelembagaan sehingga bisa berfungsi dengan maksimal.

kegiatan ini menghadirkan 5 (Lima) orang narasumber yakni

  1. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang – Undangan I Kemenkum HAM Dr Roberia, S.H., M.H dengan materi Penyelarasan/Harmonisasi Perda tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa danPolitik;
  2. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Rooy Salamony dengan materi Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melalui SIPD;
  3. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri Ir. Suprayitno dengan materiPenguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  4. Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Andika Prasetya dengan materi Kebijakan Harmonisasi Peraturan Daerah pada Kanwil Kemenkumham.
  5. Kasubbid Wilayah V Direktorat FKKPD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Drs. Paskalis Baylon Meja dengan materi Tugas

Roberia, S.H., M.H. menjabarkan persoalan substansi peraturan daerah harus selaras dengan Pancasila, UUD Negara RI 1945, dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di wilayah mendukung penuh Harmonisasi Ranperda Kesbangpol

Komentar

VIDEO TERKINI