Andalan Jangan Lupa Janji, Kopel: Visi Pemprov Bukan Plt Gubernur

Sabtu, 17 April 2021 12:56

Pembangunan rest area di Jeneponto dan Sidrap. IST

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemangkasan anggaran di Pemprov Sulsel mulai tidak terarah. Refocusing tidak lagi mengacu skala prioritas. Legislatif harus mengevaluasi.

Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga mengatakan, sejumlah program Pemprov Sulsel sudah disepakati. Salah satu di antaranya rest area. Pembangunannya sudah hampir rampung. Tetapi, tidak lanjut.

Mengapa? Hal itu dikarenakan dampak pandemi covid-19. Di mana, harus dilakukan pemangkasan anggaran. “Semua berlaku secara nasional,” singkatnya.

Terkait apakah proyek akan disetop atau bisa mangkrak, politikus Golkar ini tak bisa memastikan. Sebab, hal itu berbicara teknis pengguna anggaran. “Ini tupoksi OPD dan komisi terkait,” bebernya.

Pembangunan 10 rest area sebenarnya program prioritas pemprov. Program ini bahkan digaungkan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah pada 2018. Meski pembangunannya bertahap. Dimulai di Jeneponto dan Sidrap.

Adapun daerah lain, pemprov masih membicarakan terkait lahan dengan kepala daerah masing-masing. Jika tak memenuhi standar kebutuhan lahan, maka rest area hanya skala kecil, seperti musalah dan toilet.

Khusus rest area Jeneponto dan Sidrap ditargetkan berfungsi tahun ini. Akan tetapi, pembangunannya justru terhenti di tangan Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menampik jika pembangunan rest area merupakan janji politiknya bersama Nurdin Abdullah. Visi-misinya hanya ada lima item yang jadi penekanan.

Salah satunya, kata dia, adalah pembangunan infrastruktur. “Tidak ada detailnya infrastruktur. Saya cuma sebut general saja dalam visi-misi,” singkatnya.

Soal itu, Ketua Divisi Penguatan Masyarakat Sipil Kopel Indonesia, Musaddaq mengatakan, program yang tertuang dalam prioritas serta visi-misi pemprov harusnya didahulukan.

Memang, kata dia, visi-misi dibunyikan secara umum, tetapi ada program turunan yang tentu sudah dibuat pemerintah provinsi.

Program yang juga janji politik itu harusnya menjadi prioritas untuk terlaksana. Bukan memasukkan program lain yang memang tak ada dalam perencanaan. Apalagi tak ada dalam visi-misi pemerintahan.

“Seperti pembangunan rest area. Itukan program dan janji politik gubernur dan wakilnya. Mes Polda tak pernah jadi janji yang disampaikan ke masyarakat,” bebernya.

Meski gubernur saat ini berhalangan, pelaksana tugas gubernur tak boleh mengubah perencanaan. Sebab, tak ada visi-misi personal. Baik itu gubernur atau wagub.

“Praktis yang ada semua janji politik mereka sudah menjadi program pemerintah provinsi,” tegasnya.

“Kami berharap agar DPRD segera melakukan evaluasi. Karena jangan sampai janji kepada masyarakat dilupakan. Sementara ada yang tidak masuk dalam janjinya, itu yang justru dilakukan oleh pemerintah,” tambahnya.

Skala Prioritas

Soal program prioritas, Andi Sudirman Sulaiman menunjuk Plt Kepala Bappelitbangda, Andi Darmawan Bintang untuk berbicara. Menurut Darmawan, refocusing memang harus dilakukan. Apalagi ada kebutuhan dana yang mesti dipenuhi untuk pembayaran utang.

Misalnya proyek rest area yang sudah berjalan. Pada satu sisi ada pemangkasan dana dikarenakan proyek itu menyerap anggaran besar. Belum lagi ada persoalan lagan yang juga belum tuntas penyerahannya ke Pemprov Sulsel.

“Nah ini masih dalam proses review Inspektorat. Jangan sampai salah langkah dalam memberikan pembiayaan secara terus menerus. Apalagi ketika alas haknya tidak ada di pemprov,” jelasnya.

Adapun pembangunan yang dihibahkan ke lembaga vertikal, diakuinya, menjadi tanggung jawab pemprov. Apalagi, tak ada masalah lahan. Menurutnya hal itu menjadi bagian dari sinergitas pemerintahan.

“Jadi kalau misalnya Mako Brimob dibantu untuk melakukan kegaiatan infrastrukturnya, tentu juga memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan,” jelasnya.

Ia menampik jika ada kegiatan yang dikorbankan dari bantuan hibah tersebut. “Yang mana saya korbankan, tidak ada saya korbankan. Kami tadi kan sudah mengatakan kalau dihubungkan dengan rest area maka itu punya masalah soal lahan,” tambahnya. (*/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI