“Sampai Kiamat” RTH Makassar Tak Bisa Dipenuhi

Senin, 19 April 2021 16:26

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kisruh minimnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar tidak lepas dari pelayanan perizinan. Betapa tidak. Bertambah atau tidaknya RTH muaranya ada pada perizinan.

Pemanfaatan, penataan, dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar sudah diatur dalam peraturan wali kota nomor 69 tahun 2016.

Pada pasal 8 perwali disebutkan setiap pendirian atau pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), masyarakat hingga pelaku usaha harus mencantumkan luasan dan letak lokasi RTH di site plannya.

Aturan ini mengindikasikan, RTH di Kota Makassar seharusnya bertambah. Apalagi, sejauh ini telah menjamur pembangunan. “Kalau semua dilakukan sesuai prosedur, pasti RTH tercapai,” kata Ketua FKH Makassar, Ahmad Yusran.

Tapi yang terjadi RTH kian hari terus menurun, tak salah kata dia, hingga kiamat pun RTH Kota Makassar tak akan bisa dipenuhi. Kesimpulannya adalah mekanisme perizinan tidak berjalan sesuai relnya. Hal ini pula yang mengindikasikan pengurusan itu identik dengan pungutan liar.

“Kuncinya memang ada di pemerintah itu sendiri. Integritas ASN sangat menentukan. Pelaku usaha kan ingin mudah dan cepat. Makanya semua aturan diabaikan,” bebernya.

Diakuinya, dalam proses perizinan terpadu semua akan terbuka secara jelas. Mulai dari luasan bangunan gedung, hingga jenis tanaman yang ada di area itu juga disebutkan. “Dinas Lingkungan Hidup juga harus tegas,” pintanya.

Efek dari pembangunan yang tidak mengacu pada kepentingan RTH adalah ruang terbuka privat. Idealnya, kata dia, setiap rumah toko minimal ada satu pohon yang ditanam di depannya. Faktanya? Hal itu tidak dilakukan.

Salah satu yang bisa dijadikan contoh adalah Jalan Urip Sumoharjo. Hampir di sepanjang ruas jalan ini, terasa panas. Mengapa? Hal itu dikarenakan minimnya penghijauan.

“Silahkan saja cek kondisi di depan salah satu rumah sakit yang baru saja berganti nama di ruas jalan itu. Apakah RTH-nya sudah sesuai dengan luasan bangunannya. Ke depan, kami berharap hal-hal ini bisa dibenahi. Ini menjadi tugas kita bersama,” paparnya.

Terkait pelayanan perizinan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Makassar, Iman Hud belum bisa dikonfirmasi.

Krisis Oksigen

Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel, Muhammad Al Amin menilai angka RTH di 8,2 persen termasuk sangat darurat. Apalagi aktivitas masyarakat memasuki status normal. Artinya, segala aktivitas kendaraan bakal meningkat. Sehingga, dapat dipastikan kualitas udara semakin minim.

Kemudian, untuk persebaran RTH Publik dan RTH Privat, pada dasarnya didominasi oleh RTH Privat karena lahan tersebut mendapat perawatan yang lebih intensif. Meskipun RTH Privat tampak beralih fungsi menjadi RTH Publik, misal kampus Unhas, kantor gubernur, GOR Sudiang, dan beberapa lahan hijau lainnya.

Meskipun begitu, ia tak permasalahkan status publik atau privat sebuah RTH. Akan tetapi, fungsinya sebagai lahan serapan air hujan dan juga sumber oksigen menjadi poin utama. “Selama fungsinya dapat menopang kualitas udara semakin baik tidak ada masalah,” katanya. (*)

  • reporter: enol syahyadi
  • editor: amrullah b gani

Komentar

VIDEO TERKINI