FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) bisa dibilang legislator yang paling vokal mengkritik kebijakan pemerintah kota Makassar di bawah nahkoda Mohammad Ramdhan Pomanto.
ARA menjadi aktor sentral penjegalan wacana penonaktifan seluruh Ketua RT dan RW. Bahkan ia mengkomandoi rapat dengar pendapat (RDP) forum ketua RT/RW dengan para perwakilan fraksi yang berujung pada 7 fraksi DPRD Makassar menolak usulan pencopotan tokoh masyarakat tersebut.
ARA meminta Danny tidak buat gaduh. Mengingatkan untuk tidak gegabah. Dan keputusan untuk mengganti tokoh masyarakat adalah kemunduran serta diduga sebagai ajang balas dendam atas perpolitikan pada Pilkada Makassar 2020 lalu.
ARA, Ketua DPC Demokrat Kota Makassar itu juga rajin menyoroti program andalan penanggulangaan Covid-19 yang dicetuskan walikota Danny, yakni Makassar Recover.
Pernah ia menyebut nama 'Makassar Recover' 100 persen keren dan kekinian. Tapi apakah isi dari program tersebut sekeren namanya. Jangan-jangan hanya malah menimbulkan kerumunan baru atau yang ada cuma pemborosan anggaran saja.
"Kritikan itu adalah bagian dari fungsi kedewanan yang melekat pada diri saya. Adalah tanggung jawab saya melakukan pengawasan terhadap pemerintah," ujar ARA, Selasa (20/4/2021) malam.
Ia sadar betul, kerasnya toa kritik itu ada konsekuensi yang bakal ia tanggung. Meski dirinya tak ingin berprasangka buruk atas berondongan tudingan 'main' proyek hingga penguasaan lahan berkaitan dengan vokalnya ia terhadap kebijakan pemerintah.
