Di mana, diakuinya, apabila ada pemberhentian di tengah jalan tanpa ada kesalahan sering diartikan sebagai malu. "Makanya harus ada yang mengingatkan wali kota, agar tidak melakukan pergantian RT dan RW. Jika ini dilakukan maka ini adalah yang pertama kali di Indonesia," akunya.
Guru besar Fakultas Hukum UMI ini menambahkan RT/RW dipilih oleh warga bukan pejabat administrasi yang dipilih oleh Walikota. Sehingga tidak ada alasan untuk bisa diberhentikan secara serampangan. "Pertanyaan adalah apa dasarnya? Apa yang melatar belakunginya," paparnya. (*/fajar)
