FAJAR.CO.ID, MAMUJU - Bupati Mamuju Sutinah Suhardi menyangkal, memutihkan seluruh tenaga kontrak di Mamuju. Namun, tak menapik menjadi target putihan hanya setengah dari jumlah tenaga kontrak.
"Tidak (bukan semuanya). Kan tenaga kontrak tiap tahun pengangkatan. Tahun ini hanya akan diakomodir empat ribu sekian saja," kata Sutinah.
Sutinah mengaku, pemutihan tenaga kontrak juga tidak berlaku bagi tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan petugas kebersihan, serta pemadam kebakaran.
"Saya sudah tekankan itu diprioritaskan. Yang berkurang banyak itu di OPD. Karena ada OPD sampai 100 orang. Saat dianalisa beban kerjanya, ternyata tidak butuh 100 orang. Sepuluh orang saja cukup. Paling banyak berada di DPRD Mamuju," jelasnya.
Mereka yang diputihkan, lanjut Sutinah, bakal diarahkan mengikuti seleksi PPPK. Sebab, regulasi sudah mengatur jika tenaga kontrak tidak lagi diakui negara. "Kita bisa mengangkat PPPK sesuai kemampuan anggaran daerah," bebernya.
Meskipun demikian, Sutinah mengaku, dilema dengan keputusannya tersebut. Sisi lain pengurangan itu dapat menciptakan masalah baru, yakni pengangguran.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju, Budianto Muin mengatakan, anggaran penggajian tenaga kontrak masih terplot dalam APBD tahun Anggaran 2021. "Terkait ke mana anggaran akan dialihkan, masih menunggu proses perencanaannya," katanya. (rul/ham)
