Kondisi perusda juga bergantung pada sumber daya manusia (SDM) pengelola. Mestinya perusahaan melihat potensi dan kemampuan seseorang sebelum mempekerjakannya di perusahaan.
"Biasanya itu perusda kental dengan KKN-nya, sehingga orang-orang yang tidak berkompeten masuk di situ. Minta gaji tinggi, tapi tidak bisa mengelola perusahaan. Jadi harus dievaluasi. Kalau saya dengan tegas mengatakan kalau masih ada perusda seperti itu, ya tutup saja," tukas Anas.
Setoran Melorot
Realisasi PAD Pemkot Makassar triwulan pertama 2021 mencapai Rp150 miliar. Nilai ini terbilang sangat minim. Imbasnya, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Makassar khusus untuk April ini terancam dipangkas.
"Wajar kalau tidak ada TPP. Karena sumber pembayaran TPP itu dari PAD," kata anggota Komisi B DPRD Makassar Hasanuddin Leo.
Anggota Fraksi PAN ini mengatakan salah satu faktor tak maksimalnya PAD tersebut ialah karena setoran perusda melorot. "Penurunan PAD dikarenakan pembatasan aktivitas objek pajak. Begitupula belum maksimalnya kinerja OPD yang mengelola PAD," sesalnya.
Olehnya itu, kata dia, perusda seharusnya bisa melakukan efisiensi terhadap operasional cost. Ini bila mau memberikan pemasukan PAD ke kas daerah.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso meminta agar OPD mengambil langkah strategis dalam memburu kekurangan PAD. "Para SKPD harus bisa berkreasi dan berinovasi dalam rangka meningkatkan PAD ini," serunya.
Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Makassar Raya Nuryanto G Liwang mengatakan minimnya PAD tak bisa dilepas atas adanya PSBB imbas dari pandemi Covid-19 yang berlangsung pada 2020 lalu. (mis-sua)
