FAJAR.CO.ID, PAREPARE-- Untuk menekan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural, Pemerintah membentuk komitmen, koordinasi, dan kerja sama dengan membentuk Tim Satgas antar lembaga dan instansi di Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam pembentukan Satgas ini, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare turut mengambil bagian dalam meningkatkan mutu pelayanan perlindungan bagi PMI di lokasi Debarkasi Kota Parepare.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Parepare, Adi Hidayah Saputra mengatakan, pembentukan satgas di daerah ini merupakan ujung tombak di daerah dalam melindungi para calon PMI maupun para PMI.
Olehnya itu kata dia, keberadaan Disdukcapil Parepare sebagai Satuan Tugas (Satgas) penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk memastikan setiap pekerja migran, baik yang akan keluar atau yang akan datang dilengkapi dokumen kependudukan.
“Kami bersinergi dengan unsur terkait. Penanganan Satgas ini tetap terkoordinasi agar PMI kita khususnya dalam masa menjelang hari Raya Idul Fitri ini betul-betul dapat terlayani kembali ke daerah asal dan lengkap dengan dokumen kependudukannya,”jelas Adi Hidayah.
Sejauh ini lanjut Adi, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar PMI yang pulang ke Parepare melalui pelabuhan Parepare tidak dilengkapi dengan dokumen kependudukan.
“Khusus untuk Kota Parepare, pekerja migran yang kembali ke Parepare itu kami lengkapi dokumen kependudukannya. Riwayat data mereka ada, tapi untuk tertib administrasi kependudukan belum, di antaranya ada yang belum melakukan perekaman KTP-el. Oleh karena itu, kami berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan melengkapi dokumen kependudukan yang bersangkutan. Ini penting dilakukan, sebagai bukti otentik warga Indonesia dan juga menjadi dokumen administrasi bilamana yang bersangkutan akan kembali sebagai pekerja migran untuk keluar di beberapa negara berikutnya,” detail Adi, sapaan karib dia.
