Fajar.co.id, Luwu Utara -- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021 – 2041 menjadi satu dari tiga Ranperda usulan eksekutif yang paling banyak mendapat masukan dan tanggapan dari tujuh fraksi di DPRD Luwu Utara. Ranperda ini merupakan revisi dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 - 2031.
Fraksi Partai Hanura misalnya, yang menilai revisi RTRW 2021 – 2041 dinilai lambat, sehingga berdampak pada pengelolaan pemanfaatan ruang pengelolaan berbagai perizinan lingkungan, termasuk penyusunan dokumen RPJMD 2021 – 2026 yang harus menyesuaikan dengan hasil revisi Perda RTRW.
Terkait hal ini, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menjelaskan secara runtut bahwa peninjauan kembali RTRW dilaksanakan pada 2017, dan langsung dilakukan revisi RTRW dengan mengacu pada Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten.
Kemudian, lanjut Bupati, pada 2018 terbitlah aturan baru yakni Permen ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten yang merevisi pedoman sebelumnya, sehingga dokumen yang telah disusun harus disesuaikan kembali nomenklaturnya.
“Nah, pada 2019, terjadi perubahan kawasan hutan dengan diterbitkannya Kepmen KLHK/SK.362/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2019 tentang Perubahan Kawasan Hutan, sehingga pola ruang yang telah disusun harus disesuaikan kembali dengan Kepmen tersebut,” jelas Indah dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap 3 Ranperda, salah satunya Ranperda RTRW 2021 – 2041.
