Berikut kesepuluh Janji Politik dimaksud,
1.Penuntasan Reformasi Birokrasi/Pemerintahan Melayani;
- Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas;
- Modernisasi Pertanian;
- Infrastruktur Fisik dan Ekonomi berbasis wilayah;
- Pembangunan Kawasan Industri Halal serta BLK;
- Bantuan Modal Kerja bagi UMKM;
- Pembangunan Sektor Pariwisata berbasis masyarakat;
- Optimalisasi peran pemuda dan Olahraga;
- Aktualisasi nilai seni Budaya;
- Pembangunan dan Optimalisasi Rumah Tahdfiz di Setiap Kecamatan.
Bupati Barru dengan detil menjabarkan item per item Janpolnya yang telah disingkronkan dengan regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemprov Sulsel, serta memberikan arahan maksud dan tujuan termasuk instruksi strategis.
"Akhirnya, dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Perencanaan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 saya nyatakan dibuka secara resmi Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta mendapat Ridho dari Allah SWT," tutup Kepala Daerah yang menakhodai Kabupaten yang dikenal dengan spirit pembangunan bernafas keagamaan ini.
Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Pemprov Sulsel, Drs. Muhammad Firdha, M.Si yang hadir dan memberikan arahan, mengapresiasi RPJMD Kabupaten Barru dan berharap agar segera ditetapkan dengan Paraturan Daerah agar mempunyai kekuatan hukum.
"Ini nantinya wajib dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan," sebut Muhammad Firdha menghimbau segenap institusi di Daerah termasuk dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan dan segenap lapisan masyarakat untuk memberi dukungan sepenuhnya hingga pelaksanaan program dan pencapaian sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barru.
Acara ini juga dibersamai Wakil Bupati Barru Kompol Purnawirawan Aska Mappe, SH, Ketua DPRD Barru Lukman T, Sekda Dr. Abustan M.Si, Unsur Forkopimda Barru, Pejabat Perangkat Daerah termasuk Plt. Kepala Bappeda Umar, S.KM, M.Kes selaku Leading Sektor, dan jajaran Pejabat perangkat daerah termasuk Camat dan Kades. (rls)
