“BPK, BPKP orkestrasinya harus betul dan dikelola dengan baik. Ada 700 trilyun anggaran pemulihan ekonomi yang harus direalisasikan, berlandaskan azas akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas,” ujarnya.
Presiden Jokowi juga menekankan tiga point strategis yang harus dijalankan oleh APIP, yakni Percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan.
“Saat ini serapan atau realisasi anggaran baru 15 persen APBN, 7 persen APBD dan Pemulihan Ekonomi Nasional 24.6 persen,” jelas Jokowi.
Menurutnya, jecepatan pengadaan belanja barang dan jasa juga baru mencapai realisasi10.98 persen, di tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemda masih di bawah 5 persen.
“BPKP dan APIP harus mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini. Mencari solusi dan mengawal agar Pemda bisa cepat realisasikan belanjanya,” tegas Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, kualitas perencanaan yang masih harus terus ditingkatkan.
“Masih terdapat program yang tidak jelas sasarannya. Sehingga kesenjangan antara pusat dan daerah masih terjadi.
Hal ini menyebabkan tidak optimalnya program yang dilaksanakan.
Karena itu BPKP kawal dari hulu perencanaan ini,” pungkasnya.
Sedangkan terkait akurasi data, masih menjadi persoalan. Misalnya data bansos masih harus diperbaiki,” BPKP harus kawal akurasi data ini. Manfaatkan laboratorium data di pusat dan daerah,” terangnya
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta untuk tindak lanjuti rekomendasi pengawasan APIP.
“Keberadaan APIP untuk membantu tercapainya tujuan pembangunan. Bukan untuk menakut nakuti atau mencari kesalahan. Lakukan pembinaan. Saling kerjasama, saling koreksi, dalam mengawal Bangsa kita segera bangkit dari pandemi,” tutup Jokowi,” tutup Jokowi. (rls)
