“Bagaimana tim melihat teknis rasionalisasinya, bagaiamaana tim melihat jabatan atau tugas yang masih harus ada dan juga tidak. Juga untuk exit-nya seperti apa solusinya," ungkapnya.
"Makanya kami akan mempersiapkan secara bertahap dengan betul-betul memanfaatkan waktu yang ada. Sehingga diharapkan riyaknya tidak terlalu gaduh. Namun, sepenuhnya masih dalam kajian," sambung Imran.
Kebijakan ini berlaku secara nasional. Apalagi, sudah ada arahan dari Kemenpan-RB, tak ada lagi honorer yang bekerja pada 2023 mendatang.
Memang, ada total 16 ribu honorer di Pemprov Sulsel. Terbanyak yakni tenaga guru sebanyak 11.485 orang. Namun, jumlah ini akan berkurang, seiring adanya penerimaan PPPK.
“Misalnya sekarang ada penerimaan PPPK guru sebanyak 8.783 formasi. Nah, yang tidak lulus ini akan dievaluasi lagi. Apakah masih bisa dipertahankan sesuau kebutuhan atau tidak,” bebernya.
Ada juga PPPK nonguru yang diterima oleh pemprov tahun ini. Untuk formasi tenaga Kesehatan 33 orang dan 30 orang formasi tenaga teknis. Otomatis, tambahan itu akan mengurangi jumlah honorer nonguru di pemprov.
Jabatan lain yang juga jadi target untuk pemangkasan adalah posisi tenaga administrasi sebanyak 2.233 orang. Jumlah tenaga administrasi untuk pegawai dinilai sudah sangat besar, sehingga tak perlu lagi tambahan personel.
Imran mengatakan, seiring berjalannya waktu peran honorer nantinya akan dialihkan ke ASN. Namun, pihaknya masih membahas mekanismenya. Dia tak menampik adanya pemangkasan yang dimulai tahun ini.
Hanya saja, penerimaan PPPK memang menjadi upaya pemerintah untuk secara bertahap menghapuskan tenaga honorer. Pemda pun menyepakatinya, apalagi gaji mereka menjadi tanggung pusat. Sementara honorer adalah tanggungan daerah.
