FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Sekretaris Satpol PP Makassar yang juga anggota Tim Satgas Raika Iqbal Asnan mengatakan, pelanggaran prokes masih cukup marak di tempat umum.
"Terutama di kawasan bisnis atau yang sejenisnya seperti warkop dan restoran," ujarnya.
Rata-rata, kasus terbanyak pelanggaran prokes ada di warkop dan rumah makan. Ada juga beberapa lokasi lainnya seperti di game center. Sejauh ini tak ada pelaku usaha yang melakukan pembangkangan lebih dari sekali. Dari data hasil penyitaan kursi, tak ada yang disita dua kali.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Makassar, Andi Bukti Djufrie menjelaskan, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari tim satgas.
"Belum ada laporan, karena kami tidak menjadi bagian tim satgas. Jadi sampai saat ini belum ada laporan masuk ke kami," pungkasnya.
Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan kebijakan PPKM sebetulnya masih tetap berjalan. Pihaknya bahkan sudah meninta agar penerapan pembatasan opersional lebih kencang dari yang ada sekarang.
Saat ini kepala daerah memusatkan upaya pembatasan hingga tingkat RT/RW. “Jadi tidak kelihatan memang secara makro. Tetapi di tingkat RT/RW itu kencang. PPKM, kan, kerjanya pada poin tertentu saja,” bebernya.
Sekretaris Satgas Covid-19 Sulsel Ni’mal Lahamang mengatakan beberapa pembatasan aktivitas yang dilakukan di Makassar memang menjadi langkah untuk memperketat protokol kesehatan. Apalagi, aturan PPKM masih berlagu yang membatasi kegiatan aktivitas usaha. (rdi-ful)
