Kebijakan Sekprov Sulsel Dinilai Kontraproduktif Terhadap IKA SMAN 4 Makassar

Kamis, 3 Juni 2021 13:17

Para pengurus Ikatan Keluarga Alumni SMAN 4 (IKA Smapat) Makassar di kegiatan halalbihalal di Four Points by Sheraton, Senin, 31 Mei.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Ikatan Keluarga Alumni SMAN 4 (IKA Smapat) Makassar menyayangkan sikap sekretaris provinsi (Sekrov) Sulsel. Kebijakannya dinilai kontraproduktif terhadap IKA Smapat Makassar.

Dewan pembina IKA Smapat, Ibrahim Saleh menjelaskan bahwa Ika Smapat Makassar lahir sejak tahun 2016 pada Musyawarah Besar (Mubes) Pertama di Makassar Golden Hotel (MGH) jalan Pasar Ikan No. 52 kota Makassar.

Kiprah IKA Smapat terus berkembang dan berkarya hingga saat ini dengan program kerja fokus kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan alumni. Termasuk ikut menyokong bantuan penyediaan sarana belaja di sekolah.

Setelah Mubes pertama 2016, pada 216 Januari 2021 kembalj digelar Mubes kedua IKA Smapat di Swiss Bell Inn Panakukang Makassar. Dalam Mubes Kedua itu, salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Mubes Pertama.

Pemilihan Ketua Umum IKA Smapat awalnya tiga kandidat dan mengerucut menjadi dua kandidat yang bertarung, yaitu Normawaty Ridwan dan Irwan R. Adnan.

Kedua kandidat mengikuti proses pemelihan sejak awal hingga akhir acara. Pelaksanaan Mubes Kedua berlangsung lancar, aman, terbuka, adil, dan konstitusional yang menghasilkan Ketua Umum terpilih, Normawaty Ridwan.

“Di sela acara tersebut, masing-masing kandidat yang bertarung memaparkan Visi dan Misi bagaimana IKA Smapat kedepannya,” kata Ibrahim.

Ada hal menarik saat penyampaian visi dan misi oleh Irwan R Adnan dengan semangatnya berpesan “Saya datang ke IKA Smapat hanya untuk bermanfaat saja, tidak ada yang lain. Tidak terpilih pun, saya tetap di IKA Smapat. Jangan meki khawatir,” ucapnya disambut gemuruh tepuk tangan peserta Mubes.

Setelah tiga minggu lebih berlangsung Mubes kedua, Pengurus Pusat IKA SMAN 4 Makassar kemudian dikukuhkan. Proses pengukuhan Ketua Umum beserta kabinetnya melalui sebuah mekanisme aturan organisasi yang konstitusional.

Komentar

VIDEO TERKINI