Kasubag Humas Polrestabes Makassar AKP Lando juga membenarkan adanya anggaran untuk pembangunan renovasi rumah jabatan Kapolretabes Makassar di Jl Cenderawasih.
Soal anggaran Rp3,7 miliar untuk proyek itu, Landok mengaku tidak hapal. "Tapi itu perkiraan anggaran yang maksimal, bisa di bawahnya," katanya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali (ARA) mengatakan pembahasan anggaran proyek yang sudah diajukan untuk proses lelang pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar senilai Rp36,6 miliar, memang benar adanya.
"Jelas sudah dibahas. Kalau anggarannya sudah ada, pasti sudah lewat banggar. Cuma secara detailnya, itu ada di komisi terkait," jelas ARA.
Selain pembangunan Kantor Kejari, ARA juga membenarkan pembahasan terkait usulan anggaran jasa konsultasi pengawasan kantor Kejari Makassar senilai Rp1 miliar.
Pembangunan rumah jabatan Kapolrestabes Makassar senilai Rp3,7 miliar juga masuk dalam pembahasan banggar pada 2020 lalu.
"Ya termasuk itu juga. Pokoknya semua pekerjaan Pemerintah Kota Makassar yang sudah berjalan atau sudah ada anggarannya, itu sudah melalui Banggar semua. Hanya saja, rinciannya ada di Dinas PU dan komisi koleganya," terangnya.
Pengusulan dana hibah ini terjadi saat Wali Kota Makassar masih dijabat oleh Penjabat (Pj) Wali Kota. Pejabat definitif saat ini sisa menjalankan APBD 2021 yang sudah diperdanakan pada akhir 2020. (mum-sal-wid)
