DPD GMNI Sulsel Tolak RUU KUP Terkait Pajak Sembako

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- DPD GMNI Sulawesi Selatan menyikapi rencana pemerintah mengenakan pajak
untuk bahan pokok atau sembako dan jasa-jasa lain termasuk sekolah melalui
revisi Undang-Undang Kelima Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Ketua DPD GMNI Sulsel, Sufyan Tsauri Wahid menyayangkan Pemerintah melalui Menkeu menghapus pengecualian pajak pada kebutuhan pokok.

"Sangat disayangkan, Pasal 112 Angka 2 ayat (2) huruf b UU Cipta Kerja yang semula
menyebutkan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus
dari jenis barang yang tidak dikenai PPN. Untung saja dokumen itu bocor sebelum
jauh dibahas oleh DPR," ungkap Sufyan, Senin, (14/6/2021).

Sufyan menilai draft RUU KUP tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini
dimana masyarakat masih merasakan dampak ekonomi dari pandemi terkhusus di Sulawesi
Selatan.

"Sejak pandemi, daya beli masyarakat menurun, apabila sembako dikenai pajak otomatis harga jual akan meningkat. Pedangang kecil akan menjerit," imbuhnya.

Sufyan berharap agar pemerintah dan anggota DPR RI meninjau ulang kembali Draft RUU KUP tersebut sebelum masuk dalam pembahasan.

"Saya sudah meminta kepada kader-kader GMNI untuk meminta respon masyarakat terkait wacana pengenaan pajak sembako. Hampir seluruh masyarakat menolak wacana tersebut. Apalagi Sulsel memang dikenal dengan lumbung pertanian dan peternakan. Sebaiknya aspirasi dari Sulsel didengarkan untuk ditinjau kembali," pungkas alumni Universitas Negeri Makassar itu. (rls)

  • Bagikan