Pajak Pendidikan Tak Sesuai Konstitusi

Rabu, 16 Juni 2021 12:00

Sokola Pelosok Mentari (SPM) merupakan komunitas yang bergerak dalam bidang pendidikan bagi adik-adik yang ada di daerah pelosok.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Rencana pemerintah menerapkan pajak pada sektor pendidikan terus menuai penolakan. Hal itu, dinilai tak hanya memberatkan sekolah, namun juga tak sesuai amanat konstitusi negara.

Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN SM) Toni Toharudin menilai penerapan pajak di sektor pendidikan itusangat memberatkan sekolah baik dari tingkatan SD, SMP, dan SMA sederajat di berbagai daerah.

Dia merinci, di Indonesia ada 270 ribu lebih total sekolah, dari jumlah itu ada banyak juga sekolah milik individu atau swasta. Menurutnya, pemerintah harus lebih komprehensif dalam menerapkan kebijakan ini. Idealnya, pendidikan tidak dikomersialialisasi dan berkonsentrasi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

“PPN pendidikan justru menghambat akselerasi dunia pendidikan dengan beban yang diberikan kepadanya,” tegasnya, saat menjadi pemateri dalam program Fellowship Jurnalisme Pendidikan (FJP) Batch angkatan ke-2 yang digagas oleh Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (GWPP) berkolaborasi dengan PT Paragon Technology and Innovation via Zoom, Selasa (15/6/2021).

Sementara itu, Ketua Tanfidziah Nahdlatul Ulama Sulsel, Dr KH Hamzah Harun Al Rasyid mengatakan, pungutan PPN dari jasa pendidikan akan besar pengaruhnya bagi kemaslahatan bangsa. Siapapun memiliki hak untuk dapat mengakses pendidikan. Se-mentara pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPNsektor pendidikan membatasi hak itu. “Hati nurani individu akan tercoreng karena hak yang terbatasi,” ujarnya kepada FAJAR.

Inisiatif pemerintah meningkatkan pajak melalui PPN pendidikan dianggap kurang tepat. Kata KH Hamzah, berdasarkan kajian PBNU, pemerintah mencari formula lain untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Dia menegaskan, seharusnya pemerintah berpijak pada filosofi kemaslahatan rakyat. Menarik PPN termasuk da-lam kategori yang memiliki dampak langsung pada masyarakat luas.

Wakil Ketua Pengurus Cabang NU Kota Makassar, KH Amirullah Amri menambahkan, pendidikan tidak perlu ada pajak. “Seharusnya pendidikan disubsidi,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sul-sel, Hadisaputra, mengatakan, Muhammadiyah dengan tegas menolak rencana penerapan PPN bidang pendidikan. Hal itu juga sesuai dengan pernyataan sikap PP Muhammadiyah yang menyebutrencana penerapan PPN bidang pendidikan sangat bertentangan dengan jiwa konstitusi. Harusnya, pemerintah memberikan penghargaan, bukan malah membebani pajak.

“Rencana ini dinilai sangat bertentangan dengan konstitusi dan tidak boleh diteruskan. Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, bukan malah membebani,” ungkapnya.

Terlebih lagi katanya, saatini di tengah pandemi, beban pendidikan sangatlah berat, sehingga tidak boleh lagi dibebankan oleh pajak seperti yang direncanakan pemerintah. “Di tengah pandemi ini, harusnya tidak dibebankan seperti ini. Kita ikut sikap PP Muhammadiyah yang menolak dengan tegas rencana PPN bidang pendidikan itu,”pungkas Dosen Unismuh Makassar ini.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhamadiyah, Haedar Nasir melalui pernyataan resmi Muhammadiyah menyebut rencana pe-nerapan PPN bidang pendi- dikan sangatlah tidak sesuai dengan konstitusi UUD 1945 pasal 31. Pasal ini mengandung perintah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistempendidikan nasional. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20 persen.

“Pemerintah yang harus paling bertanggung jawab dan berkewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan.Termasuk penyediaan anggaran 20 persen. Para anggo ta DPR dan elite parpol agar menunjukkan komitmenkebangsaan dengan bersatu menolak draf PPN di bidang pendidikan tersebut,” jelas-nya. (fjr/eds)

Komentar

VIDEO TERKINI