Yasonna mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI juga merupakan bentuk pembinaan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan barang milik negara Kementerian Hukum dan HAM. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi faktor pendorong Kemenkumham untuk terus memperbaiki diri
Menurut Menkumham, sejauh ini capaian opini WTP atas laporan keuangan Kemenkumham merupakan capaian kedelapan kalinya sejak tahun 2011.
Kegiatan turut di hadiri Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O.S Hiariej, Sekjen Kemenkumham komjen pol Andap Budhi Revianto, Irjen Kemenkumham Razilu, dan seluruh Kakanwil se Indonesia.(rls)
