FAJAR.CO.ID, MAKASSAR --Kebutuhan alat rumah tangga DPRD Makassar rupanya besar. Senilai Rp3,938 miliar yang dipecah-pecah dan ada pula yang tender.
Untuk proyek yang dipecah-pecah ini, FAJAR sebelumnya menemukan anggaran pemeliharaan gedung Rp1,337 miliar. Proyek renovasi itu dibagi dalam beberapa item, sehingga tak melalui penunjukan langsung.
Proyek berikutnya belanja modal dan sewa alat rumah tangga dengan nilai total Rp3,938 miliar. Untuk anggaran ini, dibagi dua: penunjukan langsung dan tender.
Penelusuran Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), untuk proyek penunjukan, paket dipecah menjadi 22 item.
Nilai per paket pengadaan langsung bervariasi. Mulai dari Rp500 ribu hingga Rp200 juta. Selain itu, ada satu proyek yang diadakan dengan cara tender dengan nilai Rp2,92 miliar.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Muhammad Haedir mengatakan pemecahan alokasi anggaran tidak seharusnya dilakukan untuk item yang sama. Apalagi, masih dalam satu instansi.
Untuk item yang sama, seharunya disatukan pengadaannya sehingga bisa diadakan dengan cara tender terbuka.
Bercermin dalam kasus Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah.
Saat itu, banyak proyek pengadaan yang ada permainannya. Apalagi, jika proyek tersebut dilakukan dengan cara pengadaan langsung. Potensi permainan dan konflik kepentingan sangat besar.
"Di sini pihak pengawas, seperti BPKP, BPK, Inspektorat, bahkan KPK bisa ikut memantaunya. Jika ada pelanggaran harus ditindak secepatnya," kata Haedir, kemarin.
