Wakil Ketua Eksternal Badan Pekerja ACC Sulawesi Hamka mengutarakan, pengadaan barang dan jasa di pemerintahan merupakan salah satu sektor yang rawan terjadi tindak pidana korupsi.
"Tingkat kerawanan dalam proses pengadaan barang dan jasa bukan hanya di level pelaksanaan, tapi mulai saat perencanaan. Yang dibutuhkan adalah transparansi dari pejabat atau panitia pengadaan sejak awal mulai dari perencanaan sampai selesainya pelaksanaan oleh pejabat pengadaan," ucapnya Rabu (7/7/2021).
Tidak hanya itu, Hamkah juga meminta keberanian kontraktor di Kabupaten Bone yang merasa terzalimi untuk melaporkan ketika ada indikasi kecurangan dalam proses tender pengadaan barang dan jasa.
"Kami berharap keberanian kontraktor untuk melaporkan ketika ada indikasi kecurangan, baik itu yang mengarah pada adanya dugaan monopoli oleh perusahaan tertentu maupun adanya indikasi KKN," tegasnya. (agung/fajar)
