"Program Kotaku ini sifatnya Cash for work. Yang mengerjakan masyarakat sekitar, yang menerima upah juga masyarakat, dan yang menerima manfaat dari pembangunan adalah masyarakat itu sendiri," tegas Politisi Golkar itu.
Karena menurutnya, presentasi kemiskinan akibat pandemi Covid-19 semakin tinggi. Sehingga pengerjaan proyek ini dimulai untuk membantu pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan daya beli. Agar masyarakat bisa berbelanja, uang berputar, dan ekonomi tumbuh.
"Di gedung parlemen, saya sebagai Anggota Banggar meminta Menteri Keuangan dan Menteri PUPR tetap melanjutkan proyek yang sifatnya kemasyarakatan. Contohnya Cash for work seperti ini. Apa yang mau dibelanjakan jika tidak ada pendapatan. Sehingga masyarakat harus punya pendapatan," tandasnya.
"Sempat anggaran Kotaku dihapus. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya ini terealisasi. Ini lah salah satu fungsi DPR. Kami punya hak budgeting. Pemerintah harus melalui persetujuan kami di DPR untuk menyusun anggarannya," pungkas Hamka. (dra/fajar)
