Pada masa seperti ini, pemerintah ataupun anggota dewan seharusnya memberikan stimulus (bansos) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Memberikan sembako atau bansos kepada masyarakat, saya kira itu lebih bagus," katanya.
Ia mengkhawatirkan pascareses, akan timbul klaster baru dalam penyebaran Covid-19. "Jika terjadi pertumbuhan kasus tentu yang harus bertanggung jawab adalah mereka. Semoga saja mereka bisa bertanggung jawab," sambung Tang.
Hasna (50) salah seorang warga Tamparang Keke yang ikut dalam acara sosialisasi menyebut uang makan yang harganya Rp 65.000 tidak ia dapatkan dari panitia pelaksana sosialisasi itu.
"Ada tiga lembar yang saya tanda tangani. Satu lembar untuk daftar hadir. Satu lembar untuk biaya transportasi senilai Rp 50.000, dan satu lembarnya lagi itu untuk uang makan senilai Rp 65.000. Tapi yang saya terima itu hanya uang transportasi saja. Begitu juga dengan yang lainnya," ungkapnya kecewa.
Dorothea (53), salah seorang warga Tamparang Keke juga mengonfirmasi pernyataan tetangganya yang ikut menghadiri acara sosialisasi itu.
"Kecewa sekali-ka luangkan waktuku untuk hadiri ini acara karena temanya bagus tentang keagamaan. Tapi, nyatanya bukan soal agama yang dibahas, justru kebanyakan info Covid-ji yang dibahas. Sudah terlambat tommi datang itu aggota dewannya, eh dipotongki lagi uang makannya," bebernya.
Tokoh Masyarakat Tamparang Keke, Abdul Rahim M Nuntung mengatakan tidak terima dengan alasan dari seorang panitia pelaksana sosialisasi yang menyebut uang konsumsi itu dialihkan untuk keperluan pemasangan tenda dan urusan administrasi lainnya.
