FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Ide Pemerintah Kota Makassar melakukan tracing Covid-19 pada kantor-kantor pemerintah mendapat dukungan sejumlah pihak. Khususnya kalangan ahli efidemiologi. Langkah ini ini dinilai seharusnya dilakukan secara berkelanjutan, sebab tidak bisa dipungkiri sudah ada klaster perkantoran.
Ahli Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesian (UMI) Makassar, Prof Masriadi mengatakan, fakta di lapangan, salah satu penyumbang kasus aktif covid dari klaster perkantoran. Bahkan, belum lepas dari ingatan kita, beberapa waktu lalu Balai Kantor Pemerintah Kota Makassar sampai menerapkan lockdown karena beberapa staf pegawai di kantor dinyatakan positif.
"Program yang baik. Ingat, beberapa ruangan di perkantoran tidak memiliki sirkulasi yang mamadai sehingga menjadi media penularan antar individu dalam ruangan tersebut," kata Masriadi, Jumat, 30 Juli.
Ia bilang, hasil tracing itu selanjutnya bisa menjadi rekomendasi pasien agar menjalani isolasi secara mandiri (isoman) atau pun terpadu. Termasuk kemungkinan menjadi peserta isolasi apung yang sudah disiapkan Pemkot Makassar.
Namun, ia menyarankan, agar pasien OTG (Orang Tanpa Gejala) sebaiknya tidak usah diisolasi terpadu. Cukup isolasi di rumah saja. Isolasi terpadu, lebih baik diarahkan ke masyarakat yang memiliki gejala ringan atau sedang. "Yang dikhawatirkan, kalau OTG tertekan sehingga stres. Stres akan memacu penurunan imunitas," saran dia.
Senada dengan itu, Guru Besar Bidang Kebijakan Kesehatan FKM Unhas, Prof Sukri Palutturi mengatakan, tracing di perkantoran sangat perlu dilakukan. Prinsip daripada tracing, kata dia, adalah menemukan dengan siapa pasien covid berinteraksi. Artinya, yang dimaksudkan adalah melakukan tracing terhadap orang-orang yang pernah berinteraksi dengan pasien positif covid-19.
