"Saya mendorong para kepala daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang ditugaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM untuk memenuhi target-target yang telah ditetapkan," ujar Tito.
Sementara itu, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi menyampaikan bahwa agenda peluncuran Perpres no 53 tahun 2021 merupakan kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM dan Masyarakat Sipil yang dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM). "Kegiatan ini merupakan wujud konkret dari kolaborasi berbagai pihak khusus pemerintah dan masyarakat dalam hal menyusun hingga menyukseskan RANHAM generasi V ini," ungkap Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi yang merupakan Sekretaris Panitia Nasional RANHAM.
Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar memyampaikan harapan dalam 5 (lima) tahun kedepan pelaksanaan RANHAM 2021 – 2025 dapat menciptakan sinergi antara pemerintah sebagai pemangku kewajiban dan masyarakat sipil beserta sektor lainnya dalam pelaksanaan kewajiban HAM dengan berkolaborasi untuk mengoptimalkan pencapaian rencana aksi tersebut.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi oleh dua narasumber yaitu Direktur Kerjasama HAM Hajerati dan Deputi Direktur ELSAM Andi Muttaqien.
Hajerati menjelaskan pencapaian pemerintah terkait pelaksanaan RANHAM generasi pertama hingga keempat, termasuk meningkatnya partisipasi pemerintah provinsi di dalam proses pelaporan RANHAM didominasi oleh wilayah di pulau Jawa dan Sumatera. “Partisipasi pemerintah kabupaten/kota, terutama di wilayah timur harus perlu didorong dalam pelaskanaan RANHAM generasi ke V ini,” kata Hajerati.
