FAJAR.CO.ID, BANTAENG -- Pengentasan masalah kemiskinan masih menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Komitmen itu diutarakan dalam Rapat Koordinasi TKPKD Kabupaten Bantaeng, Kamis, 26 Agustus 2021.
"TKPKD harus berkomitmen untuk "mengeroyok" data kemiskinan dalam DTKS," tegas Wakil Bupati Bantaeng, H Sahabuddin, saat memberikan arahan dalam Rakor tersebut.
Hal ini, kata dia, untuk dijadikan sasaran dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan. Khususnya yang diselenggarakan oleh masing-masing OPD, dan sejumlah lembaga. Termasuk Baznas, Organisasi Masyarakat Sipil, BUMN, BUMD dan pihak swasta lainnya.
Akselerasi ini disebutnya untuk mengejar target penurunan angka kemiskinan di Bantaeng. Sesuai RPJMD, Bantaeng menargetkan penurunan angka kemiskinan sampai 7,40 persen di tahun 2023.
Dalam rakor ini, juga dipaparkan program kerja TKPKD dalam tahun 2021. Salah satunya adalah kegiatan Rembuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa dan Kelurahan.
Ketua Satker TKPD Kab. Bantaeng, A. Shernylia Maladevi menegaskan, jika kegiatan itu, menjadi acuan dalam rekomendasi intervensi program penanggulangan kemiskinan. Selain itu dijelaskan juga akan dilakukan pengukuhan 67 TKPKDes/Kel secara serentak di akhir tahun 2021.
Ini dimaksudkan agar upaya penanggulangan kemiskinan bisa lebih fokus dan terarah, mulai dari level desa dan kelurahan. Semua program kerja TKPKD bermuara pada satu tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bantaeng.
"Penanggulangan Kemiskinan bukan hanya beban dan tanggung jawab pihak tertentu saja, tetapi ini tanggung jawab bersama yang harus kita kerjakan bersama. Cara-cara konvensional yang terkesan egosektoral seharusnya sudah menjadi cerita masa lalu dan Kabupaten Bantaeng membuktikan itu. Kolaborasi dan sinergitas lintas sektor adalah kunci utama keberhasilan penurunan angka kemiskinan selama 4 tahun terakhir," kata Andi Shernylia selepas pelaksanaan Rakor selesai. (rls)
