Menurut Ridwan, konferwil merupakan forum para PAC dan anggaran dasar organisasi menggariskan mereka sebagai peserta penuh serta memiliki hak suara.
"Seharusnya PAC menjadi peserta dalam konferwil. Ini jelas tertera dalam aturan PD/PRT DAN PO GP Ansor. Selanjutnya jika PAC tidak dimasukkan dalam kepesertaan karena menyangkut akreditasi, maka seharusnya ketua PW (Rusdi, red) tidak bisa lagi mencalonkan diri karena tidak sesuai PO. Jelas dalam PO bahwa ketua pw bisa mencalonkan kembali jika mendapat prestasi dalam bentuk akreditasi," tegas dia.
Seorang Ketua PAC yang namanya tak ingin disebut, sangat menyesalkan sikap steering committee Konferwil GP Ansor Sulsel yang tidak melibatkan mereka sebagai peserta.
"Hingga malam ini kami di pimpinan anak cabang tidak dilibatkan maupun diundang di acara tersebut. Padahal PD /PRT dan PO kami mempunyai hak suara," sesal dia.
Di sisi lain, sejumlah kader potensial tak mendapat ruang untuk memimpin Ansor Sulsel. Salah satunya adalah Abdul Rahman yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Wilayah Ansor Sulsel dan mendapat rekomendasi dari banyak PAC.
Ahmad terkesan dihadang ikut bertarung melawan Rusdi Idrus pada Konferwil GP Ansor Sulsel, sebab sertifikat pendidikan kader nasional (PKN) yang menjadi persyaratan belum terbit hingga malam ini.
Pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat tersebut adalah Pengurus Pusat GP Ansor. Abdul Rahman mengikuti PKN tersebut di Rembang, Jawa Tengah, pada tahun 2019.
Sementara, Rusdi Idrus belum menjawab permintaan wawancara awak media menyangkut hal ini. Nomor ponselnya dalam status tidak aktif.Begitu juga steering committee Konferwil GP Ansor Sulsel. (*)
