FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemotongan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkup pemerintah Kota Makassar dinilai berpotensi menurunkan kinerja pegawai.
Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar menyoroti rencana Walikota Makassar untuk memotong Rp70 milliar anggaran.
Salah satu anggota Komisi D, Abdul Wahid menyebut ada potensi penurunan kinerja di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
"TPP yang katanya mau dipotong Rp70 milliar. Itukan pasti menimbulkan efek dan dampak di pemerintahan. Karena kasihan mereka yang harapkan tunjangan dari TPP itu. Akhirnya tidak tercapai," katanya.
Ia mengatakan TPP tersebut bukanlah faktor utama menurunnya kinerja dari OPD 2020 lalu sesuai klaim Walikota Makassar, faktor lainnya justru disebabkan oleh refocusing yang tidak matang dari pemkot Makassar.
Menurutnya, banyak program yang kesulitan jalan lantaran anggarannya tidak memadai. Menurutnya ada faktor perencanaan yang kurang matang di lingkup pemkot.
"Bahkan dari pos-pos kemarin itu ada yang hanya disisakan 20% anggarannya. Dengan banyaknya direfocusing ke penggunaan Covid. Itulah makanya ke depan ini masalah refocusing ini perlu dibicarakan lagi dengan matang," ujar Legislator PPP tersebut.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Kota Makassar Helmy Budiman menyebutkan, rencana tersebut selain diakomodir pada perubahan, juga akan diteruskan pada anggaran Pokok 2022.
"Jadi di Perubahan dan (Pokok) 2022. Efesiensinya nanti kita akan bawa ke belanja modal," ungkapnya.
Dia mengatakan beberapa proyek fisik memerlukan pembenahan semisal untuk proyek jalan hingga rencana pembangunan Kawasan Olahraga (KOR) di Untia sesuai rencana Walikota Makassar sebelumnya.
