FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar hingga saat ini belum memiliki lingkungan pondok sosial (Liposos) sebagai solusi jangka penjang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar Mahyuddin mengatakan pihaknya telah mendorong perencanaannya ke Anggaran Perubahan 2021, jumlahnya mencapai Rp100 juta sementara anggaran pembebasan lahan akan didorong pada APBD Pokok 2022 dengan nilai Rp4,5 milliar.
"InsyaAllah tahun depan, sebagai langkah awal, tahun ini kita masukkan di Anggaran Perubahan untuk tim perencanaannya," katanya, Kamis (23/9/2021).
Pembangunannya kata dia masih dikalkulasi, pihaknya juga tengah mempertimbangkan anggaran dana alokasi khusus (DAK) dari pusat.
Sementara lokasinya diproyeksi berada di Kabupaten Maros sekitaran daerah Kecamatan Moncongloe. Luasannya kurang lebih mencapai 3 hektare.
"Kita sudah ada rencana pembebasan lahan, kita ambil di daerah Maros, daerah-daerah Moncongloe karena kita butuh yang luas," tuturnya.
Dia mengatakan penindakan PMKS tidak efektif, kebutuhan lingkungan Pondok Sosial sebagai saran pelatihan dan pembinaan SDM dinilai sangat urgen,
"Makanya itu jadi program prioritas untuk kita tahun depan. Kita baru dorong, karena ini kan banyak sekali musibah (Covid-19)," tuturnya.
Sementara itu Pengamat Sosial Universitas Bosowa Andi Burchanuddin menilai keberadaan Liposos menjadi hal yang wajib diadakan pemerintah kota, sebagai prospek penanganan jangka panjang.
"Ini sangat penting, makanya pemerintah perlu cepat adakan," jelasnya.
