FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Sejumlah Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP Makassar menyebut musyawarah cabang PPP yang digelar pada Minggu 19 September 2021 lalu sengaja digagalkan.
"Kami siap bersaksi atas penggagalan pelaksanaan Muscab bukan klaim deadlock seperti yang disampaikan Ketua DPC PPP Makassar BBT," kata Ketua PAC Makassar Fathan Dg Nyikko, di Warkop Sengka, Sabtu (25/9/2021).
Sebanyak 8 PAC PPP Makassar mendesak DPW dan DPP untuk memberi sanksi Ketua DPC PPP Busranuddin Baso Tika (BBT)
Delapan PAC PPP Makassar diantaranya PAC Tallo, Makassar, Ujung Tanah, Tamalate, Biringkanaya, Bontoala, Mariso, dan Wajo serta salah seorang pemilik suara dari Badan Otonom (Batom)
"Kami minta DPW dan DPP untuk turun langsung melakukan ivestigasi dan memberi sanksi kepada saudara BBT atas deadlock Muscab PPP, dan semua yang terlibat harus diberi sanksi," desaknya.
Delapan PAC tersebut bahkan mempertanyakan status deadlock. Sementara proses persidangan Muscab sama sekali belum terlaksanakan waktu itu.
"Proses registrasi yang dibuka pukul 12.40 Wita tiba-tiba ditutup pukul 13.00 Wita dengan alasan bahwa hasil rapat DPC, panitia, dan DPW memutuskan penundaan Muscab. Pertanyaannya kapan mereka rapat dan kenapa pengumuman deadlock tiba-tiba," terangnya.
Fathat Dg Nyikko didampingi 7 pimpinan PAC juga meminta DPW untuk melantik Rachmat Taqwa Quraisy (RTQ) menjadi Ketua DPC PPP Makassar.
Mengingat RTQ merupakan tokoh muda potensi yang telah terbukti mampu menjadi lokomotif PPP di DPRD Makassar.
"RTQ adalah representasi pemilih pemula pada saat Pemilu 2024 yang akan didominasi pemilih pemula dengan presentasi pemilih pemula mencapai 34 persen," bebernya.
