Khususnya, lanjutnya, pelaksanaan tata kelola keuangan supaya tetap sejalan dengan dinamika perkembangan kondisi dan tuntutan regulasi penyelenggara pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel.
"Proses dinamika pembahasan harus dipahami dan dimaknai sebagai wujud niat baik dan komitmen DPRD dan pemerintah daerah untuk menghasilkan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkualitas dalam rangka percepatan akselerasi pembangunan daerah," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Dollah menyebutkan bahwa, pokok pokok substansi dari ranperda tersebut yang merupakan hasil pembahasan Banggar DPRD dan TAPD di antaranya anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, penerimaan pembiayaan daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah.
"Draf final ranperda hasil pembahasan Banggar DPRD dan TAPD untuk ditetapkan menjadi perda yang baru saja mendapatkan persetujuan DPRD telah memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku," lontar Dollah.
Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (1) Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum yang pada subtansisnya mengatur bahwa Ranperda terkait APBD serta pajak dan retribusi daerah, harus dievaluasi oleh Gubernur Sulsel sebagai perwakilan pemerintah pusat.
"Melalui forum ini kami berharap hasil evaluasi tersebut dipahami dan dimaknai sebagai wujud persetujuan bersama. Dengan demikian pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian tanpa melalui proses pembahasan di tingkat DPRD, karena hasil evaluasi tersebut wajib dilaksanakan dan apabila tidak terlaksana akan melahirkan konsekuensi tidak dikeluarkannya nomor register perda oleh pemprov sehingga ranperda tersebut belum bisa ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah," paparnya.
