FAJAR.CO.ID, SEMARANG -- Koordinasi yang baik antar instansi, dinilai menjadi salah satu faktor mempercepat penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Penegasan itu disampaikan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Infrastruktur dan Investasi, Dr Sukriansyah S Latief, SH, MH dalam audiensi dan rapat dengan Sekda Djarot Supriyoto di Ruang Bina Praja Kompleks Kantor Bupati Semarang, Kamis (30/9/2021).
Acara juga dihadiri Asisten Staf Khusus Wapres bidang Investasi, Yulian Hadromi, SH, LL.M, Kepala BBWS Sungai Pemali Juwana, M. Adek RIzaldi serta pimpinan perangkat daerah provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang dan instansi vertikal terkait.
Menyinggung keterlambatan pengerjaan PSN pada proyek Bendungan Jragung di Desa Candirejo, Pringapus, Sukriansyah menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan dirjen terkait. Menurutnya, tersendatnya penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) disebabkan lemahnya koordinasi antar instansi.
“Minggu depan, kita akan bertemu dengan para Dirjen untuk mengatasi masalah itu. Selanjutnya akan menjadi laporan kepada Bapak Wapres ,” katanya.
Dia berharap, penyelesaian PSN Bendungan Jragung dapat tepat waktu.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, M. Adek Rizaldi menyampaikan, proses pembangunan Bendungan Jragung terlambat hampir setahun. Salah satu kendalanya, IPPKH yang belum turun.
Ditambahkan, setidaknya ada lahan hutan seluas 630,04 hektare yang dimintakan izin ke Kementerian LHK, untuk digunakan membangun bendungan.
Ditegaskan, Bendungan Jragung yang terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang akan menjadi bendungan multifungsi yang membawa dampak sosial ekonomi luas.
