Selain itu, lanjutnya, inti dari penggunaan hak Interpelasi DPRD Sidrap dikarenakan Bupati Sidrap, dinilai mengecewakan. Ini karena dalam rapat yang selalu dilakukan oleh DPRD Sidrap bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), misalnya rapat dengar pendapat, rapat kerja, penerimaan aspirasi masyarakat hasilnya selalu tidak sesuai yang diharapkan.
"Tidak ada langkah nyata di lapangan. Makanya kami berharap kepada anggota DPRD yang mewakili peserta unjuk rasa untuk segera memintai keterangannya terkait persoalan-persoalan yang terjadi di Sidrap," paparnya.
Anggota DPRD Sidrap, Patahuddin mengaku siap mendorong agar DPRD Sidrap dapat segera memakai hak interpelasi terhadap Pemda Sidrap.
"Kami di PPP dan secara pribadi selalu di depan mengkritisi pemerintah terkait adanya penyalahgunaan. Saya mendukung sekali untuk digunakan hak interpelasi," ungkapnya.
Sebagai ketua terpilih PPP Sidrap, ia menekankan senantiasa mendorong anggota fraksi untuk ikut kritis terhadap kebijakan pemerintah.
"Saya tetap mendorong fraksi PPP untuk tetap solid memperjuangkan keberpihakan kepada kepentingan umum," paparnya. (abd)
